Kapolri Mutasi 14 Kapolres, AKBP Adi Dharma Pramudhita Jadi Kapolres Asahan yang Baru
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan penyegaran organisasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menertibkan lahan dan gedung eks Bioskop Ria yang berada di Jalan Wahidin Baru, Kota Binjai, Kamis, 30 Juli 2026.
Penertiban dilakukan sebagai bagian dari upaya mengamankan aset milik pemerintah daerah yang selama ini terbengkalai dan ditempati tanpa izin.
Baca Juga:Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa (PD AIJ) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Utara serta Pemerintah Kota Binjai.
Direktur Utama PD AIJ, Swangro Lumbanbatu, mengatakan penertiban dilakukan karena aset tersebut telah lama tidak dimanfaatkan secara optimal.
Setelah lokasi dikosongkan, Pemprov Sumut akan melakukan penataan dan pengelolaan kembali agar memberikan manfaat bagi daerah.
"Karena kami PD AIJ yang dipercayakan Pak Gubernur (Bobby Nasution) untuk mengelola aset ini, maka hari ini kami lakukan penertiban dengan mengosongkan lokasi dari warga yang menempati lahan/gedung dan tidak sesuai aturan," sebutnya, Kamis (30/7/2026).
Swangro menjelaskan, sebelum pelaksanaan penertiban, pihaknya telah beberapa kali memberikan pemberitahuan kepada warga yang menempati lokasi.
Koordinasi juga dilakukan bersama Lurah Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Menet Ginting, agar proses berjalan dengan baik.
"Untuk penghuni di sini, sudah kita sampaikan dan surati dengan baik. Juga sudah koordinasi dengan kelurahan setempat. Artinya kita kolaborasi, bersama Satpol PP, Biro Hukum, Biro Perekonomian dan Dinas Sosial Provinsi. Karena ini aset yang sudan lama terbengkalai, kita tertibkan dulu, kemudian akan dikelola dengan baik," ujar Swangro.
Menurutnya, proses pengosongan lokasi hingga pembongkaran bangunan yang berdiri di atas lahan berlangsung lancar.
Warga yang selama ini menempati lokasi memahami bahwa bangunan tersebut merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sehingga proses penertiban berlangsung kondusif.
Selain menjaga keamanan, petugas juga membantu memindahkan barang-barang milik warga ke lokasi yang telah disiapkan.
Baca Juga:
Setelah seluruh bangunan dikosongkan, petugas melanjutkan kegiatan dengan melakukan pengukuran serta pembersihan area.
Seluruh rangkaian penertiban berlangsung tertib dan tanpa kendala berarti.
Sebelumnya, PD AIJ Sumut juga telah melakukan penertiban terhadap sejumlah aset pemerintah daerah lainnya, di antaranya eks Pabrik Es Sub Unit Saripetojo di Kota Tebing Tinggi dan aset Restoran RIA (Eks Bioskop RIA) di Jalan Letjen MT Haryono, Kota Medan.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengamankan serta mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.* (ad)
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan penyegaran organisasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali melakukan penyegaran organisasi melalui mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Korps Adhyak
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) kembali melakukan rotasi jabatan di jajaran pimpinan. Jabatan Wakapolda Sumatera Ut
NASIONAL
MEDAN Sejumlah jurnalis bersama kelompok masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di depan Pos Bloc Kota Medan, Kamis (30/7/2026) sore
PERISTIWA
LABUSEL Seorang anggota Polri aktif berinisial Bripka YML (31) terseret dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) di Dinas Sosi
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh meminta pihak Pertamina segera melakukan perbaikan sistem pelayanan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar
PEMERINTAHAN
MEDAN Advokat Ir. Pahala Sitorus, SH, MH, MM menilai semangat utama Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) baru bukan sekadar memberika
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melakukan kunjungan ke Nusa Tenggara Timur (NTT) selama tiga h
POLITIK
BOGOR Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (A
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan operasi tangkap tangan atau OTT tidak dilakukan secara asal. Setiap tindakan peneg
HUKUM DAN KRIMINAL