Pemerintah Aceh Desak Pertamina Benahi Layanan SPBU, Antrean BBM Dinilai Berpotensi Ganggu Fasilitas Umum

BANDA ACEH — Pemerintah Aceh meminta pihak Pertamina segera melakukan perbaikan sistem pelayanan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dinilai menjadi salah satu penyebab panjangnya antrean kendaraan hingga mengganggu fasilitas umum di sekitar lokasi.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan perbaikan pelayanan harus segera dilakukan agar persoalan antrean BBM tidak berkembang menjadi gangguan sosial di tengah masyarakat.

"Kalau tidak diperbaiki, berpotensi membuat kegaduhan," kata Nurlis Effendi di Banda Aceh, Jumat (31/7/2026).

Baca Juga:

• SBY dan AHY Beri Pesan Khusus ke Kepala Daerah Demokrat: Utamakan Rakyat dan Dukung Program Prabowo

Menurut Nurlis, Pemerintah Aceh telah meminta Sales Area Manager (SAM) Retail Pertamina untuk melakukan penertiban sistem pelayanan serta meningkatkan optimalisasi layanan di SPBU mulai Agustus 2026.

Salah satu langkah yang diminta adalah penambahan operator pada dispenser pengisian BBM serta memastikan adanya petugas khusus yang mengatur jalur antrean kendaraan.

"Di antaranya dengan menambah operator di dispenser dan memastikan adanya petugas pengendalian antrean," ujar Nurlis.

Permintaan tersebut disampaikan berdasarkan hasil evaluasi tim Pemerintah Aceh yang dikoordinasikan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh, Teuku Robby Izra.

Evaluasi tersebut juga melibatkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Teuku Adi Darma, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh Asnawi, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Zaini.

Dari hasil evaluasi, ditemukan bahwa salah satu penyebab antrean panjang terjadi karena jumlah petugas pelayanan di SPBU masih terbatas.

Nurlis menjelaskan, dalam satu dispenser SPBU terdapat empat nozzle atau selang pompa, namun pelayanan hanya dilakukan oleh satu atau dua petugas.

Petugas tersebut harus menangani berbagai proses sekaligus, mulai dari pemeriksaan QR Barcode Subsidi Tepat Guna, pengecekan nomor polisi kendaraan, pengisian BBM hingga proses pembayaran.

"Menurut temuan tim Pak Robby, di setiap dispenser (yang ada di SPBU) ada empat nozzle atau selang pompa, namun hanya ada satu atau dua petugas yang melayani proses cek QR Barcode Subsidi Tepat Guna, nomor polisi, pengisian BBM sampai pembayaran. Inilah salah satu penyebab antrean," katanya.

SBY dan AHY Beri Pesan Khusus ke Kepala Daerah Demokrat: Utamakan Rakyat dan Dukung Program Prabowo

India Bangun 40 Juta Rumah dalam 12 Tahun, Prabowo Tertarik Pelajari Tekniknya

PAD Sumut Tembus 50 Persen, Bapenda Optimistis Target Rp6,9 Triliun Tahun 2026 Tercapai

Pemprov Sumut Perkuat SP4N Lapor, OPD Diminta Lebih Cepat Tindaklanjuti Aduan Masyarakat

Pemprov Sumut Dorong Perguruan Tinggi Jadi Penghasil Inovasi untuk Jawab Tantangan Pembangunan

Tukin TNI dan Kemenhan Naik, Istana: Guru, Dosen, dan Nakes di Daerah 3T Juga