Dari Presiden ke Sesepuh: Jokowi Terima Gelar Kehormatan Adat Raja-raja Timor di Kupang
KUPANG Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan menerima penobatan sebagai sesepuh dari rajaraja Timor dalam rangkaian
POLITIK
MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya telah mengalokasikan anggaran pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumatera Utara, Timur Tumanggor, menegaskan hingga saat ini tidak ada satu pun daerah di Sumut yang mengalami kesulitan finansial untuk membayar gaji pegawai.
Pernyataan ini disampaikan guna merespons kabar nasional terkait keterangan Menteri Keuangan yang menyebut ada sekitar 490 pemerintah daerah di Indonesia mengalami kendala dalam pembayaran gaji ASN dan PPPK.Baca Juga:
Timur menjelaskan, kepastian tersebut diperoleh setelah pihaknya melakukan pengecekan langsung terhadap struktur APBD di seluruh kabupaten dan kota se-Sumatera Utara.
"Pada prinsipnya, gaji ASN maupun PPPK semuanya sudah dianggarkan. Saya tadi juga sudah menanyakan kepada Kepala Biro Keuangan, dan semuanya sudah dianggarkan dalam APBD masing-masing kabupaten/kota," ujar Timur saat memberikan keterangan, Sabtu (1/8/2026).
Lebih lanjut, Timur menerangkan mengenai aturan komposisi belanja pegawai yang idealnya tidak melebihi angka 30 persen dari total APBD.
Berdasarkan evaluasi Pemprov Sumut, terdapat dua daerah yang porsi belanja pegawainya berada di bawah batas tersebut, yaitu Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
"Untuk Sumatera Utara hanya dua kabupaten/kota yang berada di bawah 30 persen, yaitu Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Selebihnya rata-rata berada di atas 30 persen," katanya.
Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang itu menegaskan bahwa porsi belanja pegawai di bawah 30 persen bukan menandakan suatu daerah mengalami kesulitan anggaran.
Sebaliknya, kondisi tersebut justru mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien karena belanja rutin terjaga dengan baik.
Atas dasar itu, ia membantah isu yang menyebutkan bahwa daerah di Sumatera Utara termasuk dalam daftar pemda yang krisis anggaran untuk membayar hak para ASN dan PPPK.
"Kalau untuk Sumatera Utara, semua kabupaten/kota sudah menganggarkan gaji ASN dan PPPK. Setelah kami mengecek APBD masing-masing daerah, semuanya sudah dialokasikan. Jadi sampai saat ini tidak ada masalah dalam pembayaran gaji," tegasnya.
Selain alokasi APBD yang matang, ketahanan fiskal kabupaten dan kota di Sumatera Utara juga terjaga berkat dukungan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
"Sampai saat ini belum ada persoalan. Mungkin juga karena daerah-daerah kita masih ditopang oleh dana Transfer ke Daerah (TKD)," pungkasnya.
Dengan evaluasi tersebut, Pemprov Sumatera Utara memastikan isu kesulitan pembayaran gaji ASN dan PPPK yang marak secara nasional tidak terjadi di wilayah Sumatera Utara.* (sp/ad)
KUPANG Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan menerima penobatan sebagai sesepuh dari rajaraja Timor dalam rangkaian
POLITIK
JAKARTA Kementerian Agama menyatakan enam pemuka agama akan memimpin doa bersama pada acara Zikir dan Doa Kebangsaan yang diselenggarakan
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berarti menghabiskan seluruh
NASIONAL
KUPANG Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Joko Widodo (Jokowi) mengungkap partainya memiliki target yang lebih besar p
POLITIK
JAKARTA Bahan Bakar Minyak (BBM) solar dicampur 50 minyak sawit atau Biodiesel (B50) resmi diimplementasikan sejak 1 Juli 2026. Meski dem
EKONOMI
KUPANG Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), meminta seluruh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bekerja lebih keras memperkenalkan
POLITIK
JAKARTA Pertemuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono untuk membahas efisiensi anggara
NASIONAL
MEDAN Polisi mengungkap alasannya tak menahan anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor, yang sudah ditetapkan menjadi tersangka
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polisi telah menemukan titik kebocoran gas yang menyebabkan rumah mewah meledak dan menelan korban jiwa di Kompleks Grand Polonia, K
PERISTIWA
JAKARTA Mengapa korupsi seolah tak pernah benarbenar hilang dari Indonesia? Padahal, berbagai undangundang telah diterbitkan, lembaga an
NASIONAL