Bobby Nasution Siap Lepas Nias Jadi Provinsi Baru, Tapi Syaratnya Ini!
NIAS Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution menyatakan kesiapannya untuk melepas Kepulauan Nias menjadi provinsi baru. Namun, ia
PEMERINTAHAN
JAKARTA -Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya memanggil Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, untuk memberikan klarifikasi mengenai pertemuannya dengan eks Kepala Bea Cukai DIY, Eko Darmanto, yang baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Rencana pemeriksaan berlangsung pada Jumat (11/10), namun KPK meminta penjadwalan ulang karena Alex sedang dalam perjalanan dinas luar kota.
Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima surat dari KPK yang ditandatangani oleh Iskandar Marwanto selaku Plh Kepala Biro Hukum KPK. Surat tersebut berisi permohonan penundaan jadwal klarifikasi terkait hubungan Alexander dengan Eko. Pihak KPK mengusulkan agar pemeriksaan dilakukan pada 15 Oktober mendatang.
Eko Darmanto menjadi sorotan publik setelah diduga memamerkan harta kekayaannya yang tidak sesuai dengan laporan harta kekayaan yang disampaikan dalam LHKPN, yang menunjukkan total kekayaan mencapai Rp 15,7 miliar. KPK mulai menyelidiki Eko atas dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) setelah mencopotnya dari jabatannya.
Dalam pernyataannya, Alex Marwata mengakui bahwa dia pernah bertemu dengan Eko pada awal Maret 2023. Pertemuan tersebut dilakukan di kantor KPK, di mana Alex didampingi oleh staf Dumas KPK dan telah seizin pimpinan KPK lainnya. Dalam pertemuan itu, Eko mengungkapkan dugaan penyalahgunaan wewenang terkait importasi barang.
Namun, kehadiran Alex di pertemuan tersebut menimbulkan pertanyaan, terutama karena pertemuan terjadi sebelum Eko ditetapkan sebagai tersangka. Banyak pihak yang menilai pertemuan tersebut berpotensi mengarah pada penyalahgunaan kewenangan, mengingat posisi Alex sebagai Wakil Ketua KPK.
Eko Darmanto, kini sudah divonis enam tahun penjara terkait kasus gratifikasi, dengan denda tambahan sebesar Rp 500 juta yang jika tidak dibayar, diganti dengan kurungan empat bulan. Putusan ini diambil berdasarkan dakwaan yang menyatakan bahwa Eko secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Seiring dengan perkembangan kasus ini, masyarakat menunggu klarifikasi dari Alex Marwata mengenai pertemuan yang kini menjadi sorotan publik. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai situasi ini dan menjaga integritas lembaga KPK dalam upayanya memberantas korupsi di Indonesia.
(N/014)
NIAS Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution menyatakan kesiapannya untuk melepas Kepulauan Nias menjadi provinsi baru. Namun, ia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), berhasil mengidentifikasi bakteri akt
KESEHATAN
JAKARTA Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar, mengajak seluruh imam masjid di Indonesia untuk mendoakan bangsa Pa
AGAMA
JAKARTA Wardatina Mawa menyampaikan rasa syukur atas perkembangan kasus hukum suaminya, Insanul Fahmi dan Inara Rusli, yang kini resmi n
ENTERTAINMENT
JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan perbedaan penetapan awal Ramadhan 1447 Hijriah antara pemerintah dan Muhammadiyah tidak
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan tersebut diumumkan Menteri Agama Nas
NASIONAL
DENPASAR Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok penting (bapokting) di wilayah Denpasar mulai menunjukkan tren stabil. Kondisi ini terpant
EKONOMI
BANDAR LAMPUNG Panglima Komando Daerah Militer XXI/RI, Kristomei Sianturi, menghadiri kegiatan bakti sosial dalam rangka perayaan Tahun
NASIONAL
MEDAN Bulan Ramadan segera tiba, umat Islam pun bersiap menjalankan ibadah sunnah yang khas di bulan penuh berkah, salah satunya Sholat Ta
AGAMA
JAKARTA Pemerintah resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan ini diambil dalam sidang isbat
NASIONAL