AHY Serahkan Sertifikat Hak Pakai untuk Sekretariat Negara di IKN Hari Ini

JAKARTA –Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), akan melakukan penyerahan sertifikat hak pakai lahan untuk Sekretariat Negara (Setneg) siang ini. Lahan tersebut terletak di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan merupakan langkah penting dalam memfasilitasi pembangunan infrastruktur pemerintahan di wilayah baru ini.

Dalam keterangannya kepada wartawan setelah mendarat di Balikpapan, AHY menjelaskan, “Saya alhamdulillah baru saja mendarat di Balikpapan, setelah ini menuju ke IKN dalam rangka peresmian Istana Negara dan Istana Garuda di kawasan pusat pemerintahan bersama Bapak Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat negara. Tadi yang hadir juga ada Ketua MPR dan sejumlah Menteri.”

Penyerahan sertifikat hak pakai ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan administrasi lahan menjadi lebih jelas. Menurut AHY, langkah ini penting untuk menuntaskan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pembangunan IKN. “Termasuk kita tahu bahwa dari 36 ribu sekian hektare yang awalnya dilepas dari KLHK, sebetulnya 34 ribuan itu sudah tidak ada masalah dan sudah bisa dipastikan. Tetapi masih ada 2.086 hektare yang masih ada komplikasi karena masyarakat ada di sana,” ungkapnya.

Saat ini, proses penilaian terhadap lahan yang masih bermasalah tersebut masih terus dilakukan. AHY menjelaskan bahwa ada dua ruas jalan utama yang saat ini menjadi prioritas dalam penilaian, yaitu ruas jalan 6A dan 6B, serta pengendali banjir Sepaku. “Jadi prinsipnya tidak semua 2.086 hektare itu ada masyarakat. Tetapi kita prioritaskan ada dua lokasi utama tadi yang kita dorong dan saat ini sedang dilakukan penilaian, identifikasi, inventarisasi, dan penilaian oleh KJPP,” sebutnya.

AHY menambahkan bahwa setelah proses penilaian selesai, Otorita IKN akan dapat mencari titik tengah dengan masyarakat yang terdampak. Ia berharap proses ini dapat berjalan cepat dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “Selebihnya kami ATR/BPN juga terus mengawal pembangunan ini dari awal. Ada juga 4 ribu hektare yang kami alokasikan dan sudah digunakan untuk bandara VIP, termasuk pengembangan kawasan yang ada di sana,” pungkasnya.

Momen penyerahan sertifikat ini juga bertepatan dengan peresmian Istana Negara dan fasilitas lainnya di IKN, yang diharapkan dapat mempercepat transformasi kawasan ini menjadi pusat pemerintahan yang modern dan efisien. Dengan langkah-langkah yang diambil oleh kementerian, diharapkan berbagai kendala dalam proses pembangunan IKN dapat teratasi.

Dalam konteks ini, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa pengembangan IKN tidak hanya fokus pada aspek infrastruktur, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat setempat. Dengan demikian, diharapkan IKN dapat menjadi contoh pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi daerah-daerah lain di Indonesia.

Pembangunan IKN terus menjadi perhatian publik, dan langkah-langkah yang diambil pemerintah, termasuk penyerahan sertifikat hak pakai ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di kawasan yang diharapkan menjadi wajah baru Indonesia di masa depan.

(N/014)