DPR Desak Polisi Bongkar Kasus 995 Senjata di Sekolah Jaksel, Diduga Langgar UU Darurat
JAKARTA Komisi III DPR RI mendesak kepolisian mengusut tuntas penemuan 995 pucuk senjata, amunisi, serta barang bukti lain di sebuah sek
NASIONAL
NIAS UTARA – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara mengapresiasi langkah Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution yang memilih berkantor langsung di Kepulauan Nias. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan sekaligus memastikan program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ketua Komisi D DPRD Sumut, Timbul Jaya Sibarani, mengatakan keputusan Gubernur Bobby Nasution berkantor di Kepulauan Nias selama tiga bulan merupakan langkah strategis untuk mengawal percepatan pembangunan di wilayah kepulauan.
"Yang pasti hari ini kita mengapresiasi langkah-langkah atau kebijakan yang dilakukan oleh saudara Gubernur sebagai komitmen dalam mendukung percepatan pembangunan di Sumatera Utara, khususnya di Kepulauan Nias," ujar Timbul saat berada di kawasan Pantai Tureloto, Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Kamis (6/8/2026).Baca Juga:
Menurutnya, kehadiran Komisi D DPRD Sumut di Kepulauan Nias bertujuan meninjau langsung pelaksanaan berbagai program pembangunan yang dibiayai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. DPRD ingin memastikan anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Timbul menyebut anggaran yang digelontorkan Pemprov Sumut mencakup berbagai sektor, seperti infrastruktur, kesehatan, irigasi, pendidikan, hingga sektor lainnya yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Nias.
"Kami sudah melihat bagaimana progresnya mulai berjalan dan memang sangat bermanfaat untuk masyarakat Kepulauan Nias, khususnya dalam mendongkrak perekonomian daerah," katanya.
Senada dengan itu, Anggota DPRD Sumut, Defri Noval Pasaribu, menilai kebijakan Gubernur Bobby Nasution berkantor langsung di Kepulauan Nias mencerminkan model kepemimpinan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Menurut Defri, kehadiran kepala daerah secara langsung di tengah masyarakat akan mempermudah pemerintah memahami persoalan yang dihadapi warga sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan pembangunan.
"Dengan begitu banyaknya anggaran Pemprov di Kepulauan Nias, kami di Komisi D merasa perlu melihat langsung agar anggaran yang dibawa ke Kepulauan Nias benar-benar tepat guna dan tepat sasaran," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran hampir Rp500 miliar untuk pembangunan di Kepulauan Nias pada 2026. Nilai tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp250 miliar.
"Untuk Kepulauan Nias kami informasikan, tahun 2026 ini kami mengalokasikan anggaran hampir Rp500 miliar. Jumlah itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sekitar Rp250 miliar," kata Bobby.
Menurut Bobby, peningkatan anggaran tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dan sektor pelayanan publik sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Nias.* (dh)
JAKARTA Komisi III DPR RI mendesak kepolisian mengusut tuntas penemuan 995 pucuk senjata, amunisi, serta barang bukti lain di sebuah sek
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua KomisiWakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai dugaan pencatutan nama Presiden Prabowo Subianto dalam
POLITIK
JAKARTA Pihak mantan Ketua Yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, akhirnya buka suara terkait temuan 995 pucuk senjat
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan hukuman mati bagi koruptor kembali menuai perdebatan. Sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) menolak usulan t
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memberikan kemudahan bagi pesantren dan sekolah berbasis keagamaan berasrama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak Polda Sumatera Utara mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya WL
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi berbagai hasil riset dan inovasi yang dipamerkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menjajal langsung ketahanan genteng komposit hasil inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) saa
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) tengah menelusuri dugaan pelanggaran etik terkait komentar bernada tidak berempati yang dilakuk
NASIONAL
JAKARTA Polres Metro Jakarta Selatan terus menyelidiki temuan ratusan senjata di salah satu yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pin
HUKUM DAN KRIMINAL