Mentan Pertanyakan Dana Rp2,5 Triliun untuk Pemulihan Pertanian Pascabencana, Pemprov Aceh Beri Penjelasan

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh meluruskan informasi terkait dukungan anggaran sekitar Rp2,5 triliun dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk pemulihan sektor pertanian dan perkebunan setelah bencana.

Pemerintah Aceh menegaskan dana tersebut tidak ditransfer langsung ke kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten dan kota.

Anggaran tersebut disalurkan melalui program dan satuan kerja Kementerian Pertanian sesuai mekanisme pengelolaan keuangan negara.

Baca Juga:

• Tinjau Jembatan Teupin Mane, Wapres Gibran Tekankan Infrastruktur Pascabencana Harus Tangguh

Penjelasan itu disampaikan setelah potongan video Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mempertanyakan penyaluran dana pemulihan pascabencana kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem beredar luas di media sosial.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan pernyataan Menteri Pertanian tersebut mendapat perhatian masyarakat sehingga pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme penggunaan anggaran.

"Pernyataan Bapak Menteri mendapat perhatian luas dari masyarakat sehingga Pemerintah Aceh merasa perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan program tersebut agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda," kata Nurlis, Rabu, 5 Agustus 2026.

Nurlis menjelaskan, informasi mengenai adanya dukungan anggaran sekitar Rp2,5 triliun dari Kementerian Pertanian memang benar.

Namun, anggaran tersebut tidak seluruhnya berbentuk transfer uang tunai kepada Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten dan kota.

Menurutnya, sebagian besar dukungan diberikan dalam bentuk program, kegiatan, alat dan mesin pertanian, bibit, serta bantuan lain yang manfaatnya diterima langsung oleh petani.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh mencatat total dukungan anggaran pemulihan sektor pertanian mencapai sekitar Rp2,5 triliun.

"Informasi ini juga dirilis di website Kementan. Anggarannya berada pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)," ujarnya.

Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp515 miliar berada pada satuan kerja provinsi serta kabupaten dan kota melalui skema Tugas Pembantuan (TP).

Anggaran itu digunakan untuk kegiatan optimalisasi lahan dan rehabilitasi sekitar 40.000 hektare sawah yang terdampak bencana.

Sementara sekitar Rp2 triliun lainnya dialokasikan melalui satuan kerja pusat dan balai di bawah Kementerian Pertanian.

"Anggaran itu digunakan untuk alat dan mesin pertanian serta pembibitan dan perkebunan, seperti bibit padi dan bibit jagung. Provinsi dan kabupaten/kota hanya menerima manfaat berupa barang dari Kementan," jelasnya.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah daerah tidak menerima seluruh alokasi anggaran dalam bentuk dana tunai.

Dukungan diberikan melalui program, bantuan barang, alat pertanian, serta bibit yang pelaksanaannya berada di bawah Kementerian Pertanian.

Nurlis juga menyampaikan perkembangan realisasi anggaran yang berada pada satuan kerja provinsi serta kabupaten dan kota.

Hingga 3 Agustus 2026, realisasi anggaran sebesar Rp515 miliar untuk kegiatan optimalisasi lahan, rehabilitasi, dan program pendukung telah mencapai 47,8 persen.

"Untuk kegiatan optimalisasi lahan dan rehabilitasi serta pendukung yang anggarannya berada di Satker Provinsi dan Kabupaten/Kota telah terserap mencapai 47,8 persen dari anggaran Rp515 miliar per 3 Agustus 2026," kata Nurlis.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan lahan pertanian yang mengalami kerusakan akibat bencana di sejumlah wilayah Aceh.

Pelaksanaan program dilakukan bersama Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, serta dinas pertanian kabupaten dan kota terdampak.

Berdasarkan data Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Azanuddin Kurnia, luas sawah yang terdampak bencana mencapai 57.485 hektare.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 27.437 hektare mengalami kerusakan ringan, 13.651 hektare mengalami kerusakan sedang, dan 16.276 hektare mengalami kerusakan berat.

Selain itu, sekitar 120 hektare sawah dilaporkan hilang akibat dampak bencana.

Saat ini, program optimalisasi lahan dan rehabilitasi telah berjalan pada lahan pertanian yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang dengan cakupan mencapai 40.852 hektare.

"Kegiatannya dilaksanakan Kementan, Distanbun Aceh bersama dinas kabupaten/kota se-Aceh yang terdampak bencana," pungkasnya.

Pemerintah Aceh menegaskan dukungan anggaran Rp2,5 triliun dari Kementerian Pertanian merupakan bagian dari program pemulihan sektor pertanian pascabencana.

Dana tersebut dikelola melalui mekanisme satuan kerja pemerintah pusat, tugas pembantuan, serta bantuan barang dan program yang manfaatnya diterima langsung oleh para petani.* (km/ad)

Tinjau Jembatan Teupin Mane, Wapres Gibran Tekankan Infrastruktur Pascabencana Harus Tangguh

Isu Reshuffle Kabinet Agustus 2026 Mencuat, Ini Respons Istana

Sambut HUT Ke-81 RI, Polda Aceh Gelar Lomba Memasak untuk Perkuat Kekompakan Personel

Tak Hanya Kapolresta, Kasat Narkoba Polresta Banda Aceh Ikut Diperiksa Divpropam Mabes Polri

Pemerintah Aceh Jelaskan Skema Dana Rp2,5 Triliun dari Kementan untuk Pemulihan Pertanian Pascabencana

Ombudsman Minta OPD DKI Jakarta Lebih Responsif, Jangan Tunggu Masalah Viral di Media Sosial