Anggaran Rp18,9 Triliun Digelontorkan ke 546 Daerah, Mendagri Tito Ungkap Tujuannya

"Itu dibiayai, dibayar oleh pemda masing-masing. Ini saya kira kebijakan Bapak Presiden yang sangat atensi terhadap permasalahan fiskal di daerah-daerah, terutama untuk membayar biaya yang wajib untuk dibayarkan yaitu belanja pegawai."

Tito mengatakan dukungan anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk memenuhi belanja pegawai.

Sebagian anggaran juga dapat mendukung pembangunan di daerah yang memiliki kondisi fiskal lemah.

Perhatian khusus diberikan kepada wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Tito berharap tambahan dukungan anggaran tersebut dapat membantu daerah menjaga kemampuan keuangannya sekaligus memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat wajib.

Tito juga memastikan pemerintah pusat tidak membayarkan seluruh kewajiban DBH pada tahun ini.

Menurut dia, sebagian DBH telah dibayarkan dan penyaluran berikutnya akan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah dan kondisi keuangan nasional.

"Oh nggak [dibayarkan DBH semua tahun ini]. Kan udah dibayarkan sebagian. Dibayarkan sebagian terutama untuk belanja. Semua kan harus dihitung juga. Apa nama itu, kebutuhan daerah berapa, kebutuhan nasional berapa," ujar dia.

Jika masih terdapat pemerintah daerah yang belum menerima tambahan anggaran, Tito mengatakan penyaluran akan dilakukan pada pekan ini.

Dengan tambahan dukungan tersebut, pemerintah berharap daerah yang mengalami tekanan fiskal dapat memenuhi kewajiban belanja, khususnya pembayaran pegawai PPPK dan kebutuhan pembangunan di wilayah dengan kemampuan fiskal terbatas.* (bb/ad)

Jelang 17 Agustus, Pemerintah Pastikan Keamanan Nasional Tetap Terkendali

Pemda Kesulitan Bayar Gaji PPPK, Pemerintah Kucurkan Rp 19 Triliun

Ojol Diwacanakan Jadi UMKM, Pemerintah Ungkap Segudang Keuntungannya

336 Ribu Warga War Tiket Nonton HUT RI, Istana Tambah Kuota jadi 8.900 Kursi

Di Balik Silaturahmi MPR-BPK, Ada Sinyal Baik soal Uang Negara

Isu Demo Besar Sepanjang Agustus, Istana: Everything Is Okay