Modus Licik Dibalut Batang Pisang, 10 Kg Ganja di Padangsidimpuan Digagalkan Polisi
PADANGSIDIMPUAN Polisi menggagalkan dugaan peredaran 10 kilogram ganja di Jalan HT Rizal Nurdin, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah pusat menyiapkan tambahan anggaran untuk membantu pemerintah daerah yang mengalami kekurangan fiskal.
Anggaran tersebut terutama ditujukan untuk membantu daerah memenuhi kebutuhan belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
Tito mengatakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat tersebut telah mulai disalurkan sejak pekan lalu, tepatnya pada Rabu, 5 Agustus 2026.Baca Juga:
Menurut Tito, dukungan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 5 Agustus 2026.
Ia menyebut dukungan tersebut diberikan kepada ratusan daerah.
"Dan sudah keluar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 tahun 2026, tanggal 5 Agustus, saya ulangi, tanggal 5 Agustus 2026. Itu total tambahan atau dukungan dari Pemerintah Pusat kepada daerahnya sebanyak 546, kalau saya tidak salah daerah, sebanyak Rp18,9 triliun," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senin (10/08/2026).
Besaran bantuan yang disampaikan Tito berbeda dengan informasi yang sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Bendahara negara tersebut menyebut pemerintah menyiapkan bantuan kas daerah sebesar Rp20,5 triliun untuk 490 daerah.
Sementara itu, Tito menjelaskan dukungan sekitar Rp18,9 triliun tersebut terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar sekitar Rp10 triliun dan tambahan anggaran daerah atau top up Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp8 triliun.
"Jadi totalnya hampir Rp19 triliun, Rp18,9 sekian. Nah, dengan adanya tambahan ini, kita semua berharap dan ini akan sudah bisa menyelesaikan permasalahan belanja pegawai, baik PPPK maupun paruh waktu juga," kata Tito.
Menurut dia, belanja pegawai tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing.
Pemerintah pusat memberikan dukungan karena pembayaran belanja pegawai merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi daerah.
PADANGSIDIMPUAN Polisi menggagalkan dugaan peredaran 10 kilogram ganja di Jalan HT Rizal Nurdin, Kelurahan Pijorkoling, Kecamatan Padangsi
HUKUM DAN KRIMINAL
SERDANG BEDAGAI Mata kiri sopir truk bernama Suprayogi (60) mengalami kebutaan setelah terkena lemparan batu saat terlibat cekcok dengan s
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyampaikan analisis mengenai gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Preside
POLITIK
DELI SERDANG Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama pemerintah kabupaten/kota dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Su
KESEHATAN
MEDAN Seorang pria berinisial Tenang Simanungkalit (32) yang mengaku sebagai wartawan diduga menganiaya pemilik tempat usaha di kawasan Ja
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH SINGKIL Sebanyak 21 penumpang Kapal Motor (KM) Anugerah Jaya berhasil dievakuasi setelah kapal mengalami gangguan mesin di perairan A
PERISTIWA
MEDAN Pengamat pelayanan publik Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr Adhar Hakim, menyayangkan sikap Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Politisi PDIP Mohamad Guntur Romli menyindir Presiden ke7 RI Joko Widodo setelah menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Sol
POLITIK
PANGKALPINANG Satuan Lapangan (Satlap) Tri Cakti mengamankan 39 kampil pasir timah kering dengan estimasi berat sekitar 1.560 kilogram ata
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara mencatat kinerja Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRBPRS
EKONOMI