Anggaran Rp18,9 Triliun Digelontorkan ke 546 Daerah, Mendagri Tito Ungkap Tujuannya

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah pusat menyiapkan tambahan anggaran untuk membantu pemerintah daerah yang mengalami kekurangan fiskal.

Anggaran tersebut terutama ditujukan untuk membantu daerah memenuhi kebutuhan belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Tito mengatakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat tersebut telah mulai disalurkan sejak pekan lalu, tepatnya pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Jelang 17 Agustus, Pemerintah Pastikan Keamanan Nasional Tetap Terkendali

Menurut Tito, dukungan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 5 Agustus 2026.

Ia menyebut dukungan tersebut diberikan kepada ratusan daerah.

"Dan sudah keluar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 tahun 2026, tanggal 5 Agustus, saya ulangi, tanggal 5 Agustus 2026. Itu total tambahan atau dukungan dari Pemerintah Pusat kepada daerahnya sebanyak 546, kalau saya tidak salah daerah, sebanyak Rp18,9 triliun," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senin (10/08/2026).

Besaran bantuan yang disampaikan Tito berbeda dengan informasi yang sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Bendahara negara tersebut menyebut pemerintah menyiapkan bantuan kas daerah sebesar Rp20,5 triliun untuk 490 daerah.

Sementara itu, Tito menjelaskan dukungan sekitar Rp18,9 triliun tersebut terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar sekitar Rp10 triliun dan tambahan anggaran daerah atau top up Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp8 triliun.

"Jadi totalnya hampir Rp19 triliun, Rp18,9 sekian. Nah, dengan adanya tambahan ini, kita semua berharap dan ini akan sudah bisa menyelesaikan permasalahan belanja pegawai, baik PPPK maupun paruh waktu juga," kata Tito.

Menurut dia, belanja pegawai tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing.

Pemerintah pusat memberikan dukungan karena pembayaran belanja pegawai merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi daerah.

"Itu dibiayai, dibayar oleh pemda masing-masing. Ini saya kira kebijakan Bapak Presiden yang sangat atensi terhadap permasalahan fiskal di daerah-daerah, terutama untuk membayar biaya yang wajib untuk dibayarkan yaitu belanja pegawai."

Tito mengatakan dukungan anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk memenuhi belanja pegawai.

Sebagian anggaran juga dapat mendukung pembangunan di daerah yang memiliki kondisi fiskal lemah.

Perhatian khusus diberikan kepada wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Tito berharap tambahan dukungan anggaran tersebut dapat membantu daerah menjaga kemampuan keuangannya sekaligus memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat wajib.

Tito juga memastikan pemerintah pusat tidak membayarkan seluruh kewajiban DBH pada tahun ini.

Menurut dia, sebagian DBH telah dibayarkan dan penyaluran berikutnya akan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah dan kondisi keuangan nasional.

"Oh nggak [dibayarkan DBH semua tahun ini]. Kan udah dibayarkan sebagian. Dibayarkan sebagian terutama untuk belanja. Semua kan harus dihitung juga. Apa nama itu, kebutuhan daerah berapa, kebutuhan nasional berapa," ujar dia.

Jika masih terdapat pemerintah daerah yang belum menerima tambahan anggaran, Tito mengatakan penyaluran akan dilakukan pada pekan ini.

Dengan tambahan dukungan tersebut, pemerintah berharap daerah yang mengalami tekanan fiskal dapat memenuhi kewajiban belanja, khususnya pembayaran pegawai PPPK dan kebutuhan pembangunan di wilayah dengan kemampuan fiskal terbatas.* (bb/ad)

Jelang 17 Agustus, Pemerintah Pastikan Keamanan Nasional Tetap Terkendali

Pemda Kesulitan Bayar Gaji PPPK, Pemerintah Kucurkan Rp 19 Triliun

Ojol Diwacanakan Jadi UMKM, Pemerintah Ungkap Segudang Keuntungannya

336 Ribu Warga War Tiket Nonton HUT RI, Istana Tambah Kuota jadi 8.900 Kursi

Di Balik Silaturahmi MPR-BPK, Ada Sinyal Baik soal Uang Negara

Isu Demo Besar Sepanjang Agustus, Istana: Everything Is Okay