Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 150 Kg Sabu Jaringan Malaysia-Indonesia, 4 Orang Ditangkap
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh:Mohammad Isa Gautama
TERBENTUKNYA Kabinet Bayangan (KB) yang diinisiasi Koalisi Masyarakat Sipil layak dibaca sebagai gerakan sosial-politik yang mencerahkan.
Di tengah semakin pupusnya harapan akan hadirnya peran check and balances dari cabang-cabang kekuasaan negara, gerbong kabinet yang cenderung mubazir dan keras kepala, kritik publik bagai semburan kembang api yang cepat padam, lima belas akademisi, peneliti, aktivis, dan profesional turun gunung selaku menteri bayangan.Baca Juga:
Mereka berniat mengawasi kinerja pemerintah sembari menawarkan koreksi kebijakan.
Kehadiran mereka merupakan peristiwa politik sekaligus eksperimen komunikasi publik yang signifikan dalam menandai pencarian saluran aspirasi alternatif di luar institusi formal.
Dalam konteks itu, pilihan nama "kabinet bayangan" merupakan langkah simbolik cerdas.
Murray Edelman, dalam The Symbolic Uses of Politics (1964), mengingatkan bahwa politik bekerja bukan hanya melalui keputusan, melainkan juga melalui simbol yang membentuk cara publik memahami kenyataan.
Dengan mengadaptasi nomenklatur kabinet, Kabinet Bayangan menghadirkan lawan tanding yang mudah dikenali: menteri berhadapan dengan menteri bayangan, kebijakan resmi diuji oleh kebijakan aspiratif.
Bahasa kekuasaan dipinjam untuk mengawasi kekuasaan, sekaligus mengirim pesan bahwa kewenangan resmi tidak selalu identik dengan amanat publik.
Lebih jauh, menurut konsep framing Entman (1993), strategi tersebut mendefinisikan masalah, menunjuk penyebab, memberikan penilaian moral, dan menawarkan penyelesaian.
Akar masalahnya ialah melemahnya pengawasan; penyebabnya dominasi koalisi pemerintahan dan ketidakberdayaan oposisi; solusinya kontrol masyarakat sipil berbasis bukti, dengan aspirasi rakyat dipertaruhkan sebagai dasar legitimasi.
Kabinet Bayangan secara tak langsung juga menjalankan agenda-setting McCombs dan Shaw (1972): bukan menentukan pikiran warga, melainkan isu yang patut dipikirkan bersama.
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan sabu seberat sekitar 150 kilogram yang diduga merupakan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memantau temuan fasilitas mewah di kawasan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Amry KS Pelawi, terpidana kasus korupsi pembuatan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih menghadapi tantangan untuk lo
POLITIK
JAKARTA Advokat Hotman Paris Hutapea menyatakan tidak setuju dengan rencana pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Maskapai TransNusa membuka rute penerbangan langsung Manado (MDC)Makassar (UPG) dan Makassar (UPG)Manado (MDC) mulai Senin, 28
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung mengamankan mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 20132017 berin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kasus jaksa berinisial EMN yang diduga menodongkan senjata api kepada warga bernama Ayatullah Komeni di Medan kini berakhir damai.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah membentuk Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) dinilai perlu diarahkan pada pembenahan tata kel
EKONOMI
JAKARTA Komisi XIII DPR RI mempertanyakan pengelolaan dan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bog
NASIONAL