JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah pusat menyiapkan tambahan anggaran untuk membantu pemerintah daerah yang mengalami kekurangan fiskal.
Anggaran tersebut terutama ditujukan untuk membantu daerah memenuhi kebutuhan belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
Tito mengatakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat tersebut telah mulai disalurkan sejak pekan lalu, tepatnya pada Rabu, 5 Agustus 2026.Baca Juga:
Menurut Tito, dukungan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 5 Agustus 2026.
Ia menyebut dukungan tersebut diberikan kepada ratusan daerah.
"Dan sudah keluar Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 tahun 2026, tanggal 5 Agustus, saya ulangi, tanggal 5 Agustus 2026. Itu total tambahan atau dukungan dari Pemerintah Pusat kepada daerahnya sebanyak 546, kalau saya tidak salah daerah, sebanyak Rp18,9 triliun," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senin (10/08/2026).
Besaran bantuan yang disampaikan Tito berbeda dengan informasi yang sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Bendahara negara tersebut menyebut pemerintah menyiapkan bantuan kas daerah sebesar Rp20,5 triliun untuk 490 daerah.
Sementara itu, Tito menjelaskan dukungan sekitar Rp18,9 triliun tersebut terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar sekitar Rp10 triliun dan tambahan anggaran daerah atau top up Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp8 triliun.
"Jadi totalnya hampir Rp19 triliun, Rp18,9 sekian. Nah, dengan adanya tambahan ini, kita semua berharap dan ini akan sudah bisa menyelesaikan permasalahan belanja pegawai, baik PPPK maupun paruh waktu juga," kata Tito.
Menurut dia, belanja pegawai tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masing-masing.
Pemerintah pusat memberikan dukungan karena pembayaran belanja pegawai merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi daerah.
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Asahan,
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., membuka langsung Turnamen Mini Soccer Bahagia Cup II lintas
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A., mengapresiasi rangkaian kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian mengukuhkan Kwartir Cabang (Kwarcab) dan Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwarcab Gerakan Pramuk
PEMERINTAHAN
OlehMohammad Isa GautamaTERBENTUKNYA Kabinet Bayangan (KB) yang diinisiasi Koalisi Masyarakat Sipil layak dibaca sebagai gerakan sosialpol
OPINI
JAKARTA Xiaomi resmi meluncurkan Redmi 17 5G ke pasar global setelah sebelumnya debut di China. Ponsel tersebut diperkenalkan bersamaan
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto memastikan upaya memburu Muhammad Riza
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Qodho salat menjadi salah satu bentuk keringanan atau rukhsah dalam Islam bagi umat Muslim yang tertinggal menunaikan salat waji
AGAMA
JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah pusat menyiapkan tambahan anggaran untuk membantu pemerintah daerah
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung telah memeriksa tujuh orang saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
