Kinerja OPD Dinilai Belum Memuaskan, Wali Kota Tanjungbalai: Jangan Bawa Kekerabatan

TANJUNGBALAI - Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyoroti kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilainya belum maksimal. Ia meminta seluruh pimpinan OPD dan aparatur sipil negara (ASN) meningkatkan kinerja serta memastikan program pemerintah berjalan optimal.

Hal itu disampaikan Mahyaruddin saat memimpin apel pemerintahan yang diikuti seluruh ASN, pimpinan OPD, kepala lingkungan, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai, Senin (10/8/2026).

Mahyaruddin mengatakan, selama 1 tahun 7 bulan sejak dirinya bersama wakil wali kota dilantik, masih banyak pekerjaan pemerintah yang dinilai belum memberikan hasil maksimal.

Baca Juga:

• Geger! 1.900 Pegawai Kemensos Terindikasi Main Judol

"Saya melihat belum memuaskan. Untuk itu, saya menekankan kepada pimpinan OPD harus bertanggung jawab akan hal ini, karena selama ini hasilnya belum maksimal," kata Mahyaruddin dalam arahannya.

Ia meminta seluruh pimpinan OPD menyusun langkah strategis untuk memastikan setiap program dan kegiatan di lingkungan kerja masing-masing berjalan sesuai target.

Menurutnya, penempatan ASN pada posisi tertentu juga harus dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan organisasi. Ia mengingatkan pimpinan OPD agar tidak menjadikan hubungan kekerabatan sebagai pertimbangan dalam penempatan pegawai.

"Sebagai pimpinan OPD harus bertanggung jawab, jangan bawa hubungan kekerabatan atau kekeluargaan di tempat bapak/ibu sekalian. Bangun komunikasi, lakukan inovasi, lakukan langkah-langkah serta terobosan yang berbasis target," tegasnya.

Mahyaruddin juga meminta seluruh ASN dan jajaran pemerintah hingga tingkat bawah mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mewujudkan Tanjungbalai EMAS.

Ia menekankan pentingnya kedisiplinan dan penyelesaian pekerjaan hingga tuntas. Sejumlah perangkat daerah juga diminta menjalankan fungsi pengawasan sesuai tugas masing-masing.

"BKPSDM lakukan pembinaan, Inspektorat lakukan reviu semua kebijakan sesuai regulasi yang berlaku dan BPKPD kawal pengelolaan keuangan. Keluarnya uang negara jangan sampai ada kesalahan," ujarnya.

Selain persoalan kinerja ASN, Mahyaruddin meminta percepatan penyusunan rencana kerja 2026. Menurutnya, penyusunan tersebut harus segera dituntaskan sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Ia juga meminta pengisian indikator Innovative Government Award (IGA) dipercepat mengingat proses penilaian oleh Kementerian Dalam Negeri dijadwalkan berlangsung pada pekan kedua Agustus.

Untuk pelayanan masyarakat, Mahyaruddin meminta camat, lurah hingga kepala lingkungan memberikan layanan yang optimal. Ia meminta informasi mengenai pejabat, standar operasional prosedur (SOP) serta alur pelayanan dipasang secara jelas di setiap kantor pemerintahan.

"Di kantor buat plang, foto pejabat pemerintahan, SOP dan alur pelayanan. Semua itu harus terpasang dengan baik di kantor bapak/ibu sekalian," katanya.

Mahyaruddin juga mendorong seluruh OPD memanfaatkan media sosial, media cetak dan media online untuk menyampaikan berbagai program serta pekerjaan yang telah dilakukan pemerintah kepada masyarakat.

Jika muncul persoalan yang menjadi perhatian publik atau viral di media sosial, ia meminta jajaran pemerintah segera berkoordinasi dan menyelesaikannya hingga tuntas.

Dalam apel tersebut, Mahyaruddin turut menyampaikan rencana penyerahan penghargaan dan apresiasi kepada pemerintah daerah berprestasi 2026 yang akan digelar di Kota Batam pada 12 Agustus mendatang.

Sejumlah kategori yang dinilai antara lain pengelolaan sampah dan lingkungan asri, akses penduduk terhadap layanan pendidikan, akses dan kualitas layanan kesehatan, serta implementasi program 3 juta rumah.

Ia berharap Pemko Tanjungbalai dapat meraih penghargaan dari salah satu kategori tersebut.

"Harapannya, Pemko Tanjungbalai mendapat penghargaan dari salah satu kategori tersebut," ucapnya.

Di bidang pembangunan, Mahyaruddin meminta Bapperida mengawal arah kebijakan pemerintah agar seluruh target dapat dilaksanakan tepat waktu. Ia menyebut Pemko Tanjungbalai menargetkan pembangunan 10 ruas jalan dengan pengaspalan hotmix pada 2027.

Sementara untuk pengadaan barang dan jasa, ia meminta seluruh proses dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Penggunaan sistem Inaproc juga ditekankan sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi pengadaan pemerintah.

"Barang dan jasa harus benar-benar dilaksanakan sesuai aturan, wajib Inaproc karena keterbukaan saat ini jawaban dari semua dugaan korupsi," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mahyaruddin juga turut melakukan launching ASN BerAKHLAK, logo dan city branding "Tanjungbalai Kota Kerang", layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dukcapil, serta menyerahkan santunan kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan dan kartu BPJS Ketenagakerjaan.* (dh)

Geger! 1.900 Pegawai Kemensos Terindikasi Main Judol

Pemda Kesulitan Bayar Gaji PPPK, Pemerintah Kucurkan Rp 19 Triliun

CCTV Buka Petunjuk, Polisi Tangkap Bidan ASN dan Anaknya dalam Kasus Mayat Bayi Binjai

Diduga Minta Rp120 Juta dan Janjikan Jabatan, Camat Medan Timur Dibebastugaskan

Pemkab Tanjab Timur Lantik 15 Pejabat, Isi Sejumlah Jabatan yang Kosong

Kopdes Merah Putih Dinilai Belum Sesuai Prinsip Koperasi, Pengamat: Demokratisnya di Mana?