Purbaya Puncaki Survei Menteri Terbaik, Pengamat Ingatkan Jangan Terlena dengan Citra

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendapat penilaian positif dari publik berdasarkan hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO). Namun, pengamat kebijakan publik menilai kinerjanya masih perlu diperkuat, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas kebijakan.

Guru Besar Universitas Trisakti sekaligus pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah mengatakan, sejumlah perubahan telah dilakukan Purbaya sejak menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan.

Meski demikian, Trubus menilai masih ada sejumlah kebijakan pemerintah yang belum mencerminkan keterbukaan kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Ide Prabowo, Keuntungan Danantara Bakal Dipakai untuk Tekan Utang Pemerintah

"Kalau dari sisi publik sebenarnya masih banyak kebijakan-kebijakan yang belum mencerminkan transparansi dan akuntabilitas," kata Trubus, Kamis (13/8/2026).

Menurut Trubus, transparansi menjadi penting karena sejumlah program pemerintah menggunakan dana publik. Masyarakat, kata dia, perlu mengetahui secara jelas besaran anggaran yang dialokasikan serta bagaimana program tersebut dijalankan.

"Yang perlu transparansi itu kan banyak. Belum lagi yang kaitannya dengan cek kesehatan gratis ini sampai sekarang belum keluar," ujarnya.

Di sisi lain, hasil survei IPO menempatkan Purbaya sebagai menteri Kabinet Merah Putih dengan kinerja paling baik, dengan tingkat penilaian sebesar 42,8 persen.

Trubus menilai tingginya penilaian tersebut tidak terlepas dari kemampuan Purbaya dalam berkomunikasi dengan publik. Gaya komunikasi yang lebih santai dan dianggap dekat dengan masyarakat dinilai turut meningkatkan citra positifnya.

"Lebih ke komunikasinya ya, karena dia bahasa lebih bahasa gaul. Artinya lebih ke bahasa merakyat," kata Trubus.

Namun, dia mengingatkan komunikasi publik tidak boleh menjadi pengganti kinerja dan substansi kebijakan. Menurutnya, media sosial hanya memperlihatkan sisi tertentu dari seorang pejabat.

"Ya itulah celakanya sosmed itu kan hanya gimik pencitraan. Hanya pemolesan-pemolesan," ujarnya.

Trubus khawatir citra positif yang dibangun melalui komunikasi publik justru menjadi bumerang apabila tidak sejalan dengan kondisi kebijakan di lapangan.

Pajak Jadi Sorotan

Selain transparansi, kebijakan perpajakan menjadi salah satu pekerjaan rumah utama yang disoroti Trubus. Dia menilai pemerintah perlu berhati-hati dalam menerapkan kebijakan pajak agar tidak semakin membebani masyarakat dengan kondisi ekonomi yang masih rentan.

Menurutnya, kebijakan pajak yang dirasakan sebagai beban dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah, khususnya ketika dampaknya dirasakan kelompok masyarakat kecil.

"Kalau memang mau ini kenapa enggak orang kaya saja yang dipajakin? Jangan kemudian yang kampung-kampung itu dipajakin," ujarnya.

Trubus juga menyoroti keluhan masyarakat terkait pemberitahuan kekurangan pembayaran pajak. Dia menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar perhitungan pajak tersebut.

"Enggak ada transparansinya. Sebenarnya kenapa sih gitu? Kan kita selama ini udah bayar pajak, tiba-tiba dinyatakan kekurangan," kata Trubus.

Karena itu, Trubus mengingatkan Purbaya agar tidak terlena dengan hasil survei yang menunjukkan tingginya tingkat kepuasan publik.

Dia menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Kementerian Keuangan, terutama memastikan kebijakan yang menggunakan uang negara dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

"Jangan sampai dia bangga dengan hasil survei-survei itu," tegas Trubus.* (k/dh)

Prabowo Puncaki Survei IPO, PKS Tegaskan Ogah Pusingkan Pilpres 2029 dan Pilih Fokus Urus Rakyat

Survei IPO: Gerindra Puncaki Elektabilitas Parpol, PDIP dan Golkar Mengekor

Meski MBG Disorot, Kepuasan Publik ke Pemerintahan Prabowo Capai 63 Persen

DWP Sumut Gandeng FISIPOL USU Tingkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Binaan

APDESU INDONESIA Kecewa Dengan Komisi IV DPRD Batu Bara Soal Sampah!!

Diduga Sembunyikan Surat Undangan Bansos, Seknas PERMADA Resmi Laporkan Oknum Kadus Desa Paya Rengas ke Inspektorat dan Ombudsman RI