Sufmi Dasco: DPR Siap Tindaklanjuti Tuntutan Hakim Mogok Massal

JAKARTA -Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat audiensi dengan perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI). Pertemuan ini diadakan untuk mendengarkan keluhan para hakim yang menggelar cuti massal sejak 7 Oktober sebagai bentuk protes atas tidak adanya kenaikan gaji selama 12 tahun terakhir.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk menyimpulkan tuntutan para hakim dan mencari solusi yang dapat diakomodasi dalam situasi dan kondisi saat ini. “Pertemuan pada hari ini adalah, sebenarnya adalah merupakan tinggal menyimpulkan saja apa yang diminta, apa yang akan dapat dipenuhi dengan situasi dan kondisi pada saat ini,” kata Dasco sebelum audiensi dimulai.

Dalam audiensi tersebut, hadir pula pimpinan DPR RI lainnya, termasuk Cucun Ahmad Syamsurijal dan Adies Kadir. Dasco menekankan pentingnya pemenuhan tuntutan para hakim, yaitu kenaikan gaji dan tunjangan, yang harus sejalan dengan peningkatan kinerja mereka. “Jadi tentunya kita berharap bahwa keluhan sebagian yang diminta juga akan berdampak pada kenaikan tingkat kinerja para hakim,” tambah Dasco, yang merupakan politisi dari Partai Gerindra.

Para hakim yang tergabung dalam SHI melaksanakan cuti massal dari 7 hingga 11 Oktober 2024 sebagai bentuk protes terhadap kondisi yang mereka anggap tidak adil. Hingga hari Sabtu, dilaporkan ada sekitar 1.748 hakim yang ikut serta dalam gerakan mogok ini. Tindakan tersebut diambil sebagai respons terhadap lambatnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan hakim, yang mereka nilai sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan hukum di Indonesia.

Dasco berharap bahwa permasalahan ini dapat segera diselesaikan agar tidak merugikan masyarakat luas. “Ya secara umum, Komisi III, terutama DPR Komisi III sebagai mitra hakim, menyampaikan bahwa hal-hal yang seharusnya disampaikan itu bisa dikomunikasikan tanpa kemudian mengganggu tugas pokok yang tentunya mengganggu kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat,” ujarnya.

Dalam audiensi ini, para hakim berharap ada jalan keluar yang konkrit dari DPR untuk memperbaiki kondisi mereka. Situasi ini menjadi sorotan, mengingat peran penting hakim dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Dengan adanya dialog ini, diharapkan tercapai kesepakatan yang tidak hanya memenuhi tuntutan para hakim, tetapi juga menjamin kepentingan publik yang lebih luas.

DPR RI, melalui Komisi III, berkomitmen untuk terus berkomunikasi dengan para hakim untuk menyelesaikan isu ini secara baik dan menghindari dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari aksi mogok yang berlangsung. Diharapkan, audiensi ini menjadi langkah awal untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak.

(N/014)