Isu Reshuffle Menkeu Menguat, Pengamat: Masalah Utama Bukan Figur tapi Beban Fiskal Negara
JAKARTA Isu perombakan kabinet atau reshuffle di jajaran Menteri Keuangan kembali mencuat di tengah dinamika ekonomi nasional. Nama ekon
POLITIK
JAKARTA –Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) melaksanakan sejumlah kunjungan di Jakarta pada hari kedua cuti massal, Selasa, 8 Oktober 2024. Perwakilan hakim dari berbagai daerah berkumpul untuk menyampaikan tuntutan perbaikan kesejahteraan dan kenaikan gaji hakim kepada berbagai institusi, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kementerian Keuangan, dan Bappenas.
Kegiatan ini diawali dengan rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang akan dilaksanakan di Gedung DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00 WIB dan dipimpin oleh Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra. Juru bicara SHI, Fauzan Arrasyid, menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk membahas isu-isu mendesak terkait kesejahteraan para hakim.
“Para hakim akan membahas berbagai masalah yang dihadapi, termasuk kondisi gaji yang tidak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban,” ujar Fauzan dalam keterangan tertulis.
Selain mengikuti RDPU di DPR, para hakim juga akan terbagi menjadi beberapa kelompok untuk menghadiri audiensi di lokasi lain. Salah satu kelompok hakim akan menemui Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, untuk berdiskusi mengenai isu-isu kehakiman dan kesejahteraan hakim di Jimly School, Gedung Sarinah Lantai 9.
Pada waktu yang bersamaan, kelompok hakim lainnya akan bertemu dengan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) di Kantor Bappenas untuk membahas rencana penyesuaian aturan mengenai gaji dan tunjangan hakim. Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan kebijakan yang lebih adil bagi profesi hakim di Indonesia.
Setelah menjalani serangkaian audiensi, para hakim dijadwalkan untuk bertemu Busyro Muqoddas, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, pada pukul 13.00 WIB. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan dukungan dalam upaya mereka memperjuangkan kesejahteraan hakim. Rangkaian audiensi akan ditutup dengan pertemuan dengan pejabat Kementerian Keuangan pada pukul 15.30 WIB.
Dari informasi yang dihimpun, setidaknya 148 hakim dari berbagai daerah terlibat dalam audiensi di Jakarta selama cuti massal yang berlangsung dari 7 hingga 11 Oktober 2024. Solidaritas Hakim mengklaim bahwa ribuan hakim di seluruh Indonesia turut mengambil cuti bersama untuk mendukung gerakan ini.
Pada hari pertama cuti massal, para hakim telah melakukan audiensi dengan pimpinan Mahkamah Agung (MA), Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), serta Kementerian Hukum dan HAM. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pejabat dari Kementerian Keuangan dan Komisi Yudisial, menunjukkan dukungan luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan hakim.
“Ini adalah langkah yang penting untuk memperjuangkan nasib kami. Kami berharap pemerintah dan lembaga terkait dapat memberikan perhatian serius terhadap tuntutan kami,” tambah Fauzan.
Kunjungan ini diharapkan dapat menggerakkan langkah-langkah konkret dari pihak berwenang untuk meningkatkan kesejahteraan hakim, yang selama ini dianggap tidak sebanding dengan tanggung jawab dan beban kerja yang mereka hadapi. Masyarakat menanti respons dari pemerintah mengenai isu ini, yang dinilai sangat penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam sistem peradilan Indonesia.
(N/014)
JAKARTA Isu perombakan kabinet atau reshuffle di jajaran Menteri Keuangan kembali mencuat di tengah dinamika ekonomi nasional. Nama ekon
POLITIK
JAKARTA Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI), muncul konsep baru yang disebut AI Sandwich sebagai pendekatan agar ma
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah belum berencana mengisi posisi dua wakil menteri (wame
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto yang secara berulang mene
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings tidak mempermasalahkan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait pembukaan peluang
POLITIK
MEDAN Sumatera Utara memiliki banyak destinasi camping yang menarik dan mudah dijangkau dari Kota Medan. Lokasilokasi ini menawarkan peng
PARIWISATA
JAKARTA Komisi II DPR RI berencana mengunjungi sejumlah partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun partai nonparlemen, un
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga
NASIONAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah anggapan bahwa pemerintah baru bergerak atau baru menggelar rapat ko
POLITIK