Ferdinand Hutahaean Curiga Dakwaan Jaksa Direkayasa agar Jokowi Tak Hadir di Sidang
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
JAKARTA –Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) melaksanakan sejumlah kunjungan di Jakarta pada hari kedua cuti massal, Selasa, 8 Oktober 2024. Perwakilan hakim dari berbagai daerah berkumpul untuk menyampaikan tuntutan perbaikan kesejahteraan dan kenaikan gaji hakim kepada berbagai institusi, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kementerian Keuangan, dan Bappenas.
Kegiatan ini diawali dengan rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang akan dilaksanakan di Gedung DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00 WIB dan dipimpin oleh Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra. Juru bicara SHI, Fauzan Arrasyid, menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk membahas isu-isu mendesak terkait kesejahteraan para hakim.
“Para hakim akan membahas berbagai masalah yang dihadapi, termasuk kondisi gaji yang tidak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban,” ujar Fauzan dalam keterangan tertulis.
Selain mengikuti RDPU di DPR, para hakim juga akan terbagi menjadi beberapa kelompok untuk menghadiri audiensi di lokasi lain. Salah satu kelompok hakim akan menemui Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, untuk berdiskusi mengenai isu-isu kehakiman dan kesejahteraan hakim di Jimly School, Gedung Sarinah Lantai 9.
Pada waktu yang bersamaan, kelompok hakim lainnya akan bertemu dengan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) di Kantor Bappenas untuk membahas rencana penyesuaian aturan mengenai gaji dan tunjangan hakim. Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan kebijakan yang lebih adil bagi profesi hakim di Indonesia.
Setelah menjalani serangkaian audiensi, para hakim dijadwalkan untuk bertemu Busyro Muqoddas, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, pada pukul 13.00 WIB. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan dukungan dalam upaya mereka memperjuangkan kesejahteraan hakim. Rangkaian audiensi akan ditutup dengan pertemuan dengan pejabat Kementerian Keuangan pada pukul 15.30 WIB.
Dari informasi yang dihimpun, setidaknya 148 hakim dari berbagai daerah terlibat dalam audiensi di Jakarta selama cuti massal yang berlangsung dari 7 hingga 11 Oktober 2024. Solidaritas Hakim mengklaim bahwa ribuan hakim di seluruh Indonesia turut mengambil cuti bersama untuk mendukung gerakan ini.
Pada hari pertama cuti massal, para hakim telah melakukan audiensi dengan pimpinan Mahkamah Agung (MA), Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), serta Kementerian Hukum dan HAM. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pejabat dari Kementerian Keuangan dan Komisi Yudisial, menunjukkan dukungan luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan hakim.
“Ini adalah langkah yang penting untuk memperjuangkan nasib kami. Kami berharap pemerintah dan lembaga terkait dapat memberikan perhatian serius terhadap tuntutan kami,” tambah Fauzan.
Kunjungan ini diharapkan dapat menggerakkan langkah-langkah konkret dari pihak berwenang untuk meningkatkan kesejahteraan hakim, yang selama ini dianggap tidak sebanding dengan tanggung jawab dan beban kerja yang mereka hadapi. Masyarakat menanti respons dari pemerintah mengenai isu ini, yang dinilai sangat penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam sistem peradilan Indonesia.
(N/014)
JAKARTA Praktisi hukum Ferdinand Hutahaean mempertanyakan penyusunan dakwaan jaksa dalam perkara dugaan penyebaran informasi terkait ijaz
POLITIK
ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mengakselerasi pemulihan ekonomi masy
EKONOMI
SIBOLGA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong Pemerintah Kota Sibolga untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Tujuh orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi yang menj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memilih tidak memberikan komentar terkait temuan dugaan pemborosan anggaran Program Ma
NASIONAL
MEDAN Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Joko Juliantono mengaku kini memiliki banyak pihak yang merasa terganggu sejak pemerintah menjalank
NASIONAL
MEDAN Lurah Paya Pasir, Syerly, menyampaikan permohonan maaf usai video dirinya yang diduga mengejek seorang warga saat menyampaikan kelu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penunjukan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru sepenuhny
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (K
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). D
NASIONAL