Supris Resmi Bergabung, Koti Pemuda Pancasila Sumut Gelar Syukuran dan Santuni Puluhan Anak Yatim
BINJAI Bergabungnya Supris sebagai bagian dari Komando Inti Mahatidana (Koti) Pemuda Pancasila Sumatera Utara ditandai dengan kegiatan s
NASIONAL
BATU BARA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Reses Tahap II Tahun 2026, Kamis (13/8/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara.
Rapat paripurna yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara Safi'i, SH, Wakil Ketua DPRD Nurhaji dan Rodial, Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, SE., M.AP, Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Batu Bara Hardiman Sihombing, S.STP., M.SP, seluruh anggota DPRD, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara.
Dalam rapat tersebut, DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan reses yang telah dilakukan anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihan (dapil). Kegiatan reses menjadi sarana bagi anggota DPRD untuk menyerap aspirasi, keluhan, kebutuhan, serta berbagai usulan pembangunan dari masyarakat di daerah pemilihannya.Baca Juga:
Aspirasi Masyarakat dari Tujuh Daerah Pemilihan
Pelaksanaan Reses Tahap II Tahun 2026 mencakup tujuh daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Batu Bara. Para anggota DPRD turun langsung menemui masyarakat, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta unsur masyarakat lainnya di berbagai desa dan kelurahan.
Dapil I: Lima Puluh, Lima Puluh Pesisir dan Datuk Lima Puluh
Anggota DPRD Dapil I melaksanakan kegiatan reses di sejumlah desa dan kelurahan yang berada di Kecamatan Lima Puluh, Lima Puluh Pesisir, dan Datuk Lima Puluh.
Dalam pertemuan dengan masyarakat, berbagai aspirasi disampaikan oleh konstituen, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, maupun unsur partai politik.
DPRD Dapil I menyatakan bahwa seluruh aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan.
Usulan masyarakat juga akan menjadi bahan pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan daerah.
Dapil II: Talawi dan Datuk Tanah Datar
Reses Dapil II dilaksanakan di Kecamatan Talawi dan Datuk Tanah Datar. Sejumlah desa dan kelurahan menjadi lokasi pertemuan antara anggota DPRD dengan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing.
Anggota DPRD Dapil II menegaskan bahwa aspirasi tersebut akan diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sesuai kewenangan serta prioritas pembangunan daerah.
Dapil III: Tanjung Tiram dan Nibung Hangus
Anggota DPRD Dapil III melaksanakan reses di Kecamatan Tanjung Tiram dan Nibung Hangus dengan mengunjungi sejumlah desa dan kelurahan.
BINJAI Bergabungnya Supris sebagai bagian dari Komando Inti Mahatidana (Koti) Pemuda Pancasila Sumatera Utara ditandai dengan kegiatan s
NASIONAL
DELI SERDANG Dugaan keracunan setelah sejumlah siswa SMAN 1 Lubukpakam mengalami sakit perut usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG)
PERISTIWA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yan
EKONOMI
OlehMargarito KamisINDONESIA harus diakui, mengambil rute organik yang berbeda dengan premis dasar liberalisme dan kapitalisme, dua kembara
OPINI
JAKARTA Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta wilayah Areal Penggunaan Lain (APL) yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (k
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan hujan deras menjadi salah satu cara efektif untuk meng
NASIONAL
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengkritik putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menghapus pidana tambahan berup
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang meninjau pembangunan gedung kantor dinas di kawasan Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan swasembada pangan merupakan bagian penting dari kedaulat
EKONOMI
JAKARTA Polri mencatat sebanyak 112 orang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terduga dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lah
HUKUM DAN KRIMINAL