Cegah Perdagangan Orang hingga ke Desa, Kemenimipas Perkuat Peran Pimpasa di Sumut
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI — Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina melantik dan mengambil sumpah 26 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai, Rabu, 19 Agustus 2026.
Pelantikan berlangsung di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai.
Puluhan pejabat yang dilantik terdiri atas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional.Baca Juga:
Fadly mengatakan pelantikan tersebut menjadi bagian dari penataan birokrasi Pemerintah Kota Tanjungbalai sekaligus momentum untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
"Hari ini kita menyaksikan sebuah momentum penting perjalanan dalam Pemerintahan Kota Tanjungbalai, yakni Birokrasi Kota dalam melaksanakan pelantikan, pengukuhan, pengangkatan dan mutasi pejabat pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintahan Kota Tanjungbalai," ujar Fadly.
Ia kemudian menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik.
"Atas nama Pemerintah Kota Tanjungbalai, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada bapak/ibu sekalian yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya hari ini," ujarnya.
Fadly menjelaskan pelantikan dan pengukuhan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Penataan tersebut juga mengacu pada Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 37 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai.
Selain itu, penataan jabatan dilakukan dengan menindaklanjuti rekomendasi Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada 16 Juli 2026 terkait inpassing jabatan fungsional analis kebencanaan melalui mekanisme penyetaraan jabatan sesuai Permenpan-RB Nomor 1 Tahun 2023.
Menurut Fadly, penataan kelembagaan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Tanjungbalai.
"Langkah ini juga diselaraskan dengan rekomendasi sekretaris utama badan nasional penanggulangan bencana tanggal 16 juli 2026 terkait inpassing jabatan fungsional analis kebencanaan melalui mekanisme penyetaraan jabatan sesuai Permenpan-RB Nomor 1 tahun 2023. Penataan kelembagaan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga dengan ini kami menekankan kepada bapak/ibu untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel," ungkap Fadly.
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar menyatakan dukungan terhadap percepatan penyusunan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR). R
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengapresiasi pelaksanaan Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo di Jalan Mangaan I, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah dalil mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki k
EKONOMI
MEDAN Kepala Dusun (Kadus) IV Kesatuan Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sugimin, dituntut enam tahun penjara dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
MAUMERE Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), j
NASIONAL
JAKARTA Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang
PERISTIWA