Demi Generasi Unggul 2045 Pemko Tanjungbalai Perkuat Barisan dan Sinergi Lintas Sektor Demi Tekan Stunting

TANJUNGBALAI - Pemerintah Kota Tanjungbalai memperkuat komitmen pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama pemerintah daerah se-Sumatera Utara dalam Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Sumatera 2026 di Ballroom Grand Mercure Hotel Medan, Kamis (27/8/2026).

Pemko Tanjungbalai diwakili Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung dalam kegiatan tersebut. Kesepakatan bersama diarahkan untuk memperkuat koordinasi, pemanfaatan data, intervensi yang tepat sasaran serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam upaya menekan angka stunting.

"Dengan adanya penandatanganan percepatan penurunan stunting ini, diharapkan menjadi penguat bagi Kota Tanjungbalai melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata Nurmalini.

Baca Juga:

• 170 Mahasiswa UPMI Medan Terjun KKN di Tanjungbalai, Wali Kota: Jadilah Agen Perubahan

Nurmalini menegaskan penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan. Menurutnya, diperlukan keterlibatan berbagai sektor dan masyarakat agar program berjalan efektif, tepat sasaran dan berkelanjutan.

"Penanganan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh sektor dan masyarakat. Karena itu, sinergi dan kolaborasi harus terus diperkuat agar upaya yang dilakukan memberikan dampak nyata terhadap kualitas tumbuh kembang anak," ujarnya.

Rapat koordinasi regional tersebut menjadi forum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam pencegahan serta percepatan penurunan stunting.

Sejumlah hal dibahas dalam forum tersebut, mulai dari penguatan komitmen pemerintah daerah, peningkatan kualitas data sasaran hingga strategi intervensi spesifik dan sensitif. Pelaksanaan program juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar program penanganan stunting benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan.

Berdasarkan SSGI 2024, prevalensi stunting di Sumatera Utara tercatat 22 persen. Angka tersebut masih berada di atas prevalensi stunting nasional sebesar 19,8 persen.

"Upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting tidak mungkin diselesaikan oleh satu sektor saja. Dibutuhkan kerja sama yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, organisasi masyarakat hingga keluarga," kata Surya.

Menurut Surya, koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan data menjadi bagian penting dalam menentukan intervensi. Pendekatan juga perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan setiap wilayah.

Pemprov Sumut terus memperkuat berbagai intervensi, di antaranya melalui layanan kesehatan, pemantauan tumbuh kembang balita, edukasi perilaku hidup sehat, peningkatan akses sanitasi serta perbaikan rumah tidak layak huni.