Bupati Langkat Nonaktif Ondim Bantah Terima Uang dari Kontraktor dalam Sidang Suap Proyek
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim membantah menerima uang dari kontraktor Yaqub Abdhal Al Mu&039arif dalam perkar
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUHANBATU SELATAN – Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menghadiri entry meeting pemeriksaan pendahuluan kinerja yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Kamis, 3 September 2026.
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan efektivitas upaya pemerintah daerah dalam operasional pengelolaan satuan pendidikan bantuan untuk mendukung pemenuhan layanan pendidikan pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan instansi terkait lainnya.
Pemeriksaan mencakup pelaksanaan tahun 2025 hingga Semester I 2026.Baca Juga:
Kegiatan berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bupati Labusel.
Pertemuan ini menjadi awal dari proses pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan dan pelaksanaan berbagai dukungan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fery Sahputra Simatupang mengatakan pendidikan merupakan fondasi utama untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas.
Menurut dia, pemerintah daerah bertanggung jawab memastikan masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, merata, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan terus berupaya memastikan layanan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Bupati.
Fery menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menyalurkan sejumlah bentuk dukungan untuk menunjang operasional satuan pendidikan.
Dukungan tersebut antara lain melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD, rehabilitasi sarana dan prasarana, serta bantuan operasional lainnya.
Menurut Fery, berbagai program tersebut diarahkan untuk mendukung pemerataan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan sekaligus memastikan pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
"Besarnya anggaran yang dikelola harus diimbangi dengan tata kelola yang baik. Efektif, efisien, dan patuh terhadap regulasi menjadi kunci agar bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran," katanya.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan kinerja tersebut.
Ia menilai pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, terutama dalam pengelolaan anggaran dan program pendidikan.
"BPK bukan hanya hadir untuk mencari kesalahan, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel," ungkapnya.
Untuk mendukung proses pemeriksaan, Fery menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait memberikan dukungan penuh kepada tim pemeriksa BPK RI.
Data dan informasi yang dibutuhkan diminta disiapkan secara lengkap, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bupati juga meminta Dinas Pendidikan, BKAD, Inspektorat, serta seluruh kepala satuan pendidikan penerima bantuan bersikap kooperatif, terbuka, dan proaktif selama pemeriksaan berlangsung.
Ia meminta setiap rekomendasi yang nantinya disampaikan BPK RI ditindaklanjuti secara serius.
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan program pendidikan.
"Marilah kita jadikan pemeriksaan ini sebagai momentum untuk introspeksi dan perbaikan. Tujuan kita sama, yaitu memastikan setiap rupiah anggaran pendidikan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi anak-anak kita di Kabupaten Labuhanbatu Selatan," tegas Bupati.
Fery berharap pemeriksaan tersebut dapat mendorong pengelolaan satuan pendidikan di Labuhanbatu Selatan menjadi semakin efektif dan tepat sasaran.
Dengan tata kelola yang baik, program pendidikan diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pencapaian visi pembangunan daerah.* (ad)
MEDAN Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim membantah menerima uang dari kontraktor Yaqub Abdhal Al Mu&039arif dalam perkar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa mempertanyakan asalusul foto ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang beredar di me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sidang lanjutan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo atau Jokowi dengan terdakwa Tifa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak para santri untuk tidak hanya memperkuat ilmu agama, tetapi juga menguasai ilmu
PEMERINTAHAN
SOLO Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ronald Aristone Sinaga alias Bro Ron, mengungkapkan bahwa sejumlah kader di da
POLITIK
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengamankan 29 orang dalam Operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) di Jalan Panglima
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Pengukuhan pengurus Komunitas Pemuda Kreatif Koperatif menjadi momentum untuk memperkuat peran generasi muda dalam mengemba
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberi sinyal yang dinilai membuka peluang perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Sinyal itu
POLITIK
JAKARTA Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Praswad Nugraha, mengkritik usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, meminta majelis hakim membebaskannya dari seluruh dakwaan dalam perkara
HUKUM DAN KRIMINAL