Penyerapan APBD Tapteng Baru 30 Persen, 5 Parpol Ultimatum Bupati Masinton: Berbenah atau Pemakzulan!

TAPTENG – Lima partai politik di Kabupaten Tapanuli Tengah mendesak Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu meningkatkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang disebut masih rendah.

Kelima partai tersebut adalah Gerindra, NasDem, Golkar, PKB, dan PAN.

Mereka juga membuka wacana mengambil langkah politik melalui DPRD hingga pemakzulan terhadap Masinton apabila tidak ada perbaikan dalam pengelolaan pemerintahan dan penyerapan anggaran.

Baca Juga:

• Jokowi dan Politik Perhatian

Pernyataan tersebut diketahui melalui video yang beredar di media sosial dan dilihat pada Sabtu, 5 September 2026.

Dalam video itu, perwakilan lima partai menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka soroti di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang mengatakan lima partai tersebut duduk bersama untuk menyikapi kondisi pemerintahan di Tapanuli Tengah.

"Kami duduk bersama dalam rangka menyikapi hal-hal yang saat ini sedang berkembang di Kabupaten Tapanuli Tengah, khususnya tentang kepemimpinan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang kami anggap lalai dan lemah di dalam menjalankan roda pemerintahan," kata Hazmi dalam video.

Hazmi mengatakan penyerapan APBD Tapanuli Tengah 2026 disebut baru mencapai sekitar 30 persen hingga Agustus.

Kondisi tersebut membuat lima partai menilai pengelolaan anggaran pemerintah daerah belum berjalan secara profesional.

"Untuk itu kami lima partai ingin menyampaikan sikap bersama, pertama kami menyesalkan pengelolaan anggaran yang tidak profesional dan tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola anggaran APBD dan dalam hal ini bisa diketahui dari informasi yang diperoleh bahwa penyerapan anggaran APBD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2026 sampai bulan Agustus hanya mencapai 30 persen," ucapnya.

Menurut Hazmi, rendahnya penyerapan anggaran tersebut juga berkaitan dengan pemanggilan dan peringatan terhadap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah oleh Kementerian Dalam Negeri.

Selain persoalan APBD, lima partai tersebut menyoroti penanganan bencana banjir di Tapanuli Tengah.

Mereka menilai penanganan dan distribusi bantuan kepada korban banjir belum berjalan dengan baik.

Hazmi mengatakan pihaknya menyesalkan kondisi penanganan bencana serta penyaluran bantuan yang disebut menimbulkan keluhan dari masyarakat.

"Kedua kami menyesalkan penanganan bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah yang sangat lambat serta amburadul dan begitu juga sangat menyesalkan amburadulnya penyaluran segala bentuk bantuan bencana banjir, sehingga sampai saat ini banyak masyarakat yang mengeluh dan melakukan protes," ujarnya.

Lima partai tersebut juga mendesak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah merealisasikan rekomendasi DPRD terkait bantuan bagi korban banjir dan pemberian beasiswa melalui APBD.

Menurut Hazmi, rekomendasi tersebut disetujui seluruh partai politik di DPRD Tapanuli Tengah, kecuali PDIP.

Kelima partai politik itu menyatakan bersedia berdiskusi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membedah APBD 2025 dan 2026.

Namun, mereka mengusulkan agar pembahasan tersebut melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Polri, Kejaksaan, pengamat anggaran, serta para pimpinan partai politik.

Selain itu, Hazmi menyampaikan adanya rencana untuk mengambil langkah hukum terkait dugaan penyelewengan anggaran.

Ia juga menyebut wacana langkah politik melalui DPRD hingga pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah.

"Kami juga akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Bupati Tapanuli Tengah Masinton beserta OPD nya ke aparat penegak hukum, KPK, Polri dan Kejaksaan dikarenakan banyaknya dugaan penyelewengan anggaran yang ada dan juga kami mewacanakan serta mempertimbangkan untuk mengambil sikap politik melalui DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah sampai pemakzulan terhadap Bupati Tapanuli Tengah saudara Masinton Pasaribu," tuturnya.

Saat dihubungi, Hazmi mengatakan wacana pemakzulan tersebut belum menjadi langkah yang langsung dilakukan.

Menurut dia, lima partai masih melihat perkembangan dan memberikan kesempatan kepada Masinton untuk memperbaiki penyerapan anggaran.

"Jadikan sebelum sampai ke poin wacana memakzulkan itu, akan mengambil langkah-langkah politik di DPRD. Kita lihat dulu, ini kan masalah pemerintahan ini sebaiknya di DPRD dulu, bagaimana dia bisa meningkatkan penyerapan anggaran yang rendah, kalau nanti tidak mau memperbaiki (penyerapan anggaran) barulah kita masuk ke poin keduanya wacana Pemakzulan," sebut Hazmi Arif Simatupang, Sabtu, 5 September 2026.

Sementara itu, Ketua Golkar Tapteng Joneri Sihite mengatakan partainya belum mengambil sikap untuk mengarah pada pemakzulan Masinton Pasaribu.

Menurut Joneri, pihaknya masih meminta pendapat dan arahan dari pimpinan partai.

"Kalau sampai ke sana sih terlalu apa sih, kalau kami prinsip minta pendapat dulu minta arahan dulu ke petinggi-petinggi kami," ucap Joneri Sihite.

Joneri yang juga Wakil Ketua DPRD Tapteng mengatakan polemik tersebut berkaitan dengan persoalan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Menurut dia, persoalan itu muncul setelah kepala daerah dan DPRD Tapteng tidak mencapai persetujuan bersama mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD dalam dua tahun terakhir.

Joneri mengatakan Golkar telah berkomunikasi dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk membahas persoalan tersebut.

"Masalah Perkada, kemarin saya sudah komunikasikan dengan Gubernur mau berbincang masalah ini, kalau nggak ada konpromi lagi merasa paling benar ya bisa aja arah ke sana," ujarnya.

Ketua PKB Tapteng Abdul Rahman Sibuea belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pernyataan lima partai yang beredar dalam video tersebut.

Ia mengatakan masih menunggu respons dari Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.

"Kita lihat dulu apa respons bupati," tutur Abdul Rahman Sibuea melalui pesan singkat.

Sementara itu, Ketua NasDem Tapteng Rahmansyah Sibarani dan Ketua PAN Tapteng Martanto Siregar belum merespons.

Keduanya terlihat berada dalam video pernyataan bersama lima partai tersebut.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan dari Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengenai desakan lima partai politik tersebut.* (d/ad)

Jokowi dan Politik Perhatian

Bansos Bakal Cair Tunai, Luhut Ungkap Skema Baru Mulai 2027

Mau Ubah Desil DTSEN agar Sesuai Kondisi Ekonomi? Bisa Lewat HP, Begini Caranya

BUMN Dibabat, Prabowo Targetkan 700 Perusahaan Lagi Ditutup hingga Akhir 2026

Zulhas Tegaskan Tak Ada Toleransi SPPG Lalai, Pengiriman MBG Terlambat Bisa Picu Keracunan

Harga Avtur Naik, Kemenhub Naikkan Batas Fuel Surcharge Tiket Pesawat Jadi 40 Persen