Keterangan Bisnis dan Tiket Pulang Tak Sesuai, Imigrasi Kualanamu Tolak WN Pakistan Masuk Indonesia
DELI SERDANG Petugas Imigrasi di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, menolak masuk seorang warga negara Pakistan berinisial S
NASIONAL
MEDAN — Persoalan biaya pendidikan membuat sebagian siswa yang telah dinyatakan lulus belum dapat membawa pulang ijazah mereka.
Pemerintah Kota Medan merespons persoalan tersebut melalui Program Tebus Ijazah.
Program ini merupakan salah satu program Wali Kota Medan Rico Waas dan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap.Baca Juga:
Bantuan ditujukan kepada siswa maupun alumni jenjang SD, SMP, dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dari keluarga kurang mampu yang ijazahnya masih tertahan di sekolah karena tunggakan biaya pendidikan.
Program Tebus Ijazah ditujukan untuk membantu peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan, tetapi belum dapat mengambil ijazah karena keluarga tidak mampu melunasi kewajiban pendidikan.
"Program ini merupakan bentuk perhatian Bapak Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas terhadap anak-anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan atau mencari kerja karena ijazahnya tertahan. Ini bagian dari upaya mendorong akses pendidikan yang lebih adil," ujar Plt. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Prayogi dalam keterangannya, Jumat, 18 September 2026.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Program Tebus Ijazah menargetkan 1.000 penerima bantuan sepanjang 2026.
Hingga Jumat, 18 September 2026, sebanyak 278 siswa dari keluarga tidak mampu telah menerima bantuan untuk menyelesaikan tunggakan biaya pendidikan yang menyebabkan ijazah mereka masih tertahan.
"Kami prioritaskan mereka yang terdata di DTSEN dan nilai tunggakannya tidak lebih dari Rp2,5 juta, sesuai pagu anggaran," jelas Prayogi.
Bantuan diberikan berdasarkan data serta bukti tunggakan yang disampaikan oleh pihak sekolah.
Biaya yang dapat dibayarkan meliputi SPP dan biaya pendidikan lainnya, dengan nilai bantuan maksimal Rp2,5 juta untuk setiap siswa.
Penerima bantuan merupakan lulusan SD, SMP, dan MTs yang berasal dari keluarga tidak mampu.
Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti tunggakan yang tercatat dari pihak sekolah.
Program Tebus Ijazah masih berjalan. Karena itu, jumlah penerima bantuan diperkirakan akan terus bertambah hingga mencapai target 1.000 siswa pada 2026.
Melalui program tersebut, Pemko Medan membantu menyelesaikan tunggakan administrasi pendidikan sehingga siswa dapat mengambil ijazah yang telah mereka peroleh setelah menyelesaikan pendidikan.
Ijazah tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya ataupun untuk memenuhi berbagai keperluan setelah lulus sekolah.* (d/ad)
DELI SERDANG Petugas Imigrasi di Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, menolak masuk seorang warga negara Pakistan berinisial S
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melantik tiga pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pelantika
PEMERINTAHAN
MADINA Longsor terjadi di lokasi tambang emas ilegal di bantaran Sungai Batang Gadis, Desa Sipapaga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Ma
PERISTIWA
MEDAN Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat telah mengirimkan surat pemanggilan kepada Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng. Ter
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sebuah video yang memperlihatkan sejumlah pendemo diduga melakukan penganiayaan terhadap petugas keamanan atau satpam di Kantor Di
PERISTIWA
MEDAN Persoalan biaya pendidikan membuat sebagian siswa yang telah dinyatakan lulus belum dapat membawa pulang ijazah mereka. Pemerintah
PEMERINTAHAN
MEDAN Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, Ralasen Ginting, didakwa melakukan korupsi terkait sejumlah pekerj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Manajer Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Julpikar Adi Candra ali
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat upaya menghadapi dinamika kependudukan dan tren pengasuhan anak di kal
PEMERINTAHAN
MEDAN Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumatera Utara (Sumut) memperkuat transformasi digital da
PEMERINTAHAN