Kominfo Sumut Minta Kabupaten/Kota Perbarui Data Blankspot, Pastikan Pembangunan Internet Tepat Sasaran

MEDAN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sumatera Utara meminta pemerintah kabupaten dan kota memperbarui serta memastikan akurasi data wilayah yang masih mengalami blankspot.

Pemutakhiran data dinilai penting agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan internet dapat diarahkan ke wilayah yang benar-benar membutuhkan.

Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap mengatakan masih ditemukan perbedaan antara kondisi di lapangan dengan data blankspot yang dimiliki pemerintah.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Dorong Revisi UU SPPN, Minta Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Disinkronkan

Hal itu disampaikan Erwin dalam Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Blankspot Kabupaten/Kota se-Sumut di Aula Transparansi, Kantor Dinas Kominfo Sumut, Selasa, 29 September 2026.

"Masih ada wilayah yang sebenarnya sudah terjangkau sinyal, tetapi tercatat sebagai blankspot. Sebaliknya, wilayah yang benar-benar terisolasi justru luput dari usulan pembangunan. Itu sebabnya kami butuh data yang akurat," kata Erwin.

Menurut Erwin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara masih belum mendapatkan akses sinyal telekomunikasi dan internet secara optimal.

Kondisi tersebut dapat menyulitkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik sekaligus menghambat pemerataan transformasi digital.

Ia mengatakan data yang tidak akurat berpotensi membuat pembangunan infrastruktur telekomunikasi tidak tepat sasaran.

Karena itu, pemerintah membutuhkan data spasial yang akurat dan mutakhir sebagai dasar pengusulan pembangunan.

"Data spasial yang akurat dan real-time ini menjadi dasar pengusulan Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan Internet," kata Erwin.

Untuk memperbarui data tersebut, Pemprov Sumut melalui Dinas Kominfo menggunakan platform Blankspot Sumut.

Platform tersebut digunakan untuk memetakan wilayah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi secara optimal.

Data yang terkumpul nantinya tidak hanya digunakan sebagai dasar pengusulan pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk mendukung percepatan transformasi digital di Sumut.

"Pemutakhiran data ini juga untuk percepatan transformasi digital di Sumut, juga untuk koordinasi koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," ujar Erwin.

Erwin menjelaskan blankspot dibagi menjadi dua kategori, yakni blankspot penuh dan blankspot parsial.

Blankspot penuh merupakan wilayah yang sama sekali tidak memiliki sinyal seluler, baik di kawasan permukiman maupun fasilitas publik.

Sementara blankspot parsial adalah wilayah yang masih mendapatkan sinyal pada titik tertentu, tetapi kualitasnya tidak stabil atau hanya terbatas pada layanan suara dan SMS.

Dalam proses pemutakhiran data, pemerintah kabupaten dan kota diminta menunjuk tim teknis yang bertanggung jawab terhadap pengisian data.

Data yang disampaikan harus lengkap dan akurat serta dilengkapi bukti dokumentasi yang valid.

Hal tersebut diperlukan agar data dapat diverifikasi sebelum digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

"Pemerintah Provinsi akan terus memantau progres pengisian data melalui dashboard SIGAP secara real-time," kata Erwin.

Pemprov Sumut berharap pemutakhiran data tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kesenjangan akses telekomunikasi dan internet di setiap daerah.

Dengan data yang valid, pembangunan infrastruktur digital diharapkan lebih tepat sasaran.

Masyarakat yang selama ini belum mendapatkan layanan komunikasi dan informasi secara memadai diharapkan dapat menjadi prioritas dalam pemerataan akses digital di Sumatera Utara.* (ad)

Pemprov Sumut Dorong Revisi UU SPPN, Minta Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Disinkronkan

3,5 Juta Arsip Selamat! BKN & Pemprov Sumut Percepat Digitalisasi Dokumen PNS Terdampak Bencana

Layani hingga 300 Pasien per Hari, Puskesmas Helvetia Medan Direhabilitasi Total

Akhiri Banjir Setinggi Dada! Rico Waas Tinjau Proyek Drainase Raksasa 670 Meter di Medan Helvetia

Bebaskan Warga dari Banjir Sebetis, Rico Waas Cek Langsung Proyek Drainase 505 Meter Sei Asahan

Usut Korupsi Pasar Ikan Rp 22 M, Kejati Desak Polda Sumut Lengkapi Berkas Eks Walkot Sibolga