Golkar Sebut Putusan MK Gibran Pukulan Telak Bagi KPU: Desak Revisi Total UU Pemilu
JAKARTA Partai Golkar menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka men
NASIONAL
Rico menegaskan warga penerima bantuan tidak hanya membutuhkan bangunan baru. Rumah tersebut harus dalam kondisi siap dihuni dan bersih ketika diserahterimakan.
"Kalau bisa begitu serah terima, memang sudah rumah layak huni yang sudah bersih, sudah bagus. Jangan disisakan puing-puing. Begitu hanya dikasih rumah, sudah, ditinggal. Tidak. Jadi memang bagian dari pelayanan itu adalah sampai selesai betul, harus bersih," tegas Rico Waas.
Rico mengatakan perhatian terhadap rumah tidak layak huni merupakan bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Ia meminta kader Posyandu ikut berperan aktif menemukan keluarga yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak agar dapat direkomendasikan untuk mendapatkan perbaikan.
"Saya juga pesankan kepada kader Posyandu untuk bisa mencari ataupun mendapatkan informasi di mana rumah-rumah yang tidak layak huni itu bisa direkomendasi untuk dibenahi," ujar Rico Waas.
Peninjauan rumah Nurhayani juga membuka persoalan mengenai ketepatan data penerima bantuan sosial.
Di lokasi, Rico menemukan kondisi keluarga yang dinilai perlu mendapat perhatian, tetapi dalam data tercatat berada pada kategori Desil 6.
Temuan tersebut langsung mendapat perhatian Rico.
Ia meminta pihak kecamatan melakukan verifikasi ulang agar kondisi faktual keluarga sesuai dengan data yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial.
Bagi Nurhayani, perubahan rumah setelah puluhan tahun menunggu menjadi pengalaman yang tak mudah dilupakan.
Rumah yang dahulu hampir rubuh kini menjadi tempat tinggal permanen yang lebih aman bagi keluarganya.* (ad)
JAKARTA Partai Golkar menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka men
NASIONAL
BATU BARA Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar rapat untuk membahas dan menyusun jadwal berbagai kegiatan DPRD K
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Pusat Statistik (BPS) merilis gambaran kesejahteraan masyarakat Indonesia pada 2026 yang mencakup berbagai aspek kehidupan,
NASIONAL
BINJAI Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Binjai menyosialisasikan rencana pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik (FPSS) untuk m
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Dharmayukti Karini (DYK) Daerah Aceh menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke24 di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Rabu (7/1
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar menilai Mahkamah Konstitusi (MK) sudah tepat tidak menerima gugatan yang mempersoalkan syara
POLITIK
JAKARTA Bareskrim Polri menerima pengaduan masyarakat (dumas) terkait dugaan keabsahan dokumen pendidikan atau ijazah yang digunakan Wakil
NASIONAL
JAKARTA Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, didakwa melakukan tindak pidana pencuc
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait dugaan pelanggaran kode
POLITIK
JAKARTA Partai Gerindra meminta polemik mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dihentikan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) m
POLITIK