Budi Arie Bela Gibran di Tengah Wacana Pemakzulan: Jangan Sekali-Sekali Lawan Anak Muda!
JAKARTA Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menilai tekanan dan tantangan politik merupakan bagian penting dalam membentuk karakter seora
POLITIK
MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, meminta percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana diikuti penyediaan infrastruktur dan fasilitas umum.
Menurut dia, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun rumah, tetapi juga harus memastikan tersedianya jalan, jembatan, dan fasilitas dasar yang menunjang kehidupan warga.
Hal tersebut disampaikan Surya dalam rapat monitoring dan evaluasi percepatan pembangunan huntap pascabencana 2025 di Sumatera.Baca Juga:
Rapat berlangsung di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat, 9 Oktober 2026, bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta perwakilan Aceh dan Sumatera Barat.
"Membangun kembali rumah berarti membangun kembali tempat masyarakat memulai kehidupannya, memulihkan rasa aman, serta mengembalikan harapan untuk menata masa depan. Karena itu, kita membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga, hingga lembaga kemanusiaan," ujar Wagub Surya.
Surya mengatakan percepatan pembangunan huntap membutuhkan koordinasi antarlembaga, terutama dalam memastikan kesiapan lahan, status hukum, dan keamanan lokasi.
Pemerintah kabupaten dan kota diminta memastikan lahan yang digunakan sesuai dengan tata ruang serta terhindar dari risiko bencana berulang.
"Hunian harus memenuhi standar keselamatan serta dilengkapi akses air bersih, sanitasi, listrik, drainase, dan fasilitas pelayanan dasar. Data penerima manfaat wajib diverifikasi dan divalidasi agar bantuan tepat sasaran dan terpantau secara berkala," katanya.
Dalam rapat tersebut, Surya memaparkan pembangunan huntap di Sumatera Utara yang melibatkan pemerintah dan sejumlah lembaga.
Yayasan Buddha Tzu Chi telah membangun 1.103 unit huntap.
Rinciannya, sebanyak 441 unit berada di Kabupaten Tapanuli Selatan, 241 unit di Kota Padangsidimpuan, 200 unit di Kota Sibolga, 182 unit di Kabupaten Tapanuli Tengah, dan 103 unit di Kabupaten Tapanuli Utara.
Selain itu, Posko Bencana Provinsi Sumatera Utara telah membangun 100 unit huntap.
Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menangani pembangunan 792 unit.
Surya mengakui kepastian status dan kesiapan lahan masih menjadi salah satu kendala utama dalam mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak bencana.
Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan persoalan pertanahan dan kesiapan lokasi segera dituntaskan agar pembangunan tidak terhambat.
Pembangunan huntap juga perlu disertai penyediaan fasilitas dasar sehingga warga dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman dan layak setelah kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan, Sarana, dan Prasarana Permukiman Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ronny Hutahaean, menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai percepatan pemulihan pascabencana.
"Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto pada Mei 2026 lalu, target pembangunan huntap dipercepat menjadi 2 tahun dari rencana awal 3 tahun. Arahan ini menuntut percepatan penyelarasan alokasi anggaran, material, hingga kapasitas pelaksana di lapangan," ungkap Ronny.
Berdasarkan data Posko Nasional Satgas PRRP, lebih dari 184.000 rumah mengalami kerusakan di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dari target pembangunan 57.027 unit huntap, sebanyak 2.085 unit telah rampung hingga awal Oktober 2026.
Adapun 1.882 unit lainnya masih dalam tahap konstruksi.
Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut mengawal penanganan 27.809 unit huntap melalui skema in situ, yakni pembangunan rumah di lokasi semula.
Besarnya jumlah rumah yang rusak membuat percepatan pembangunan menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah.
Kepastian lahan, ketersediaan bahan bangunan, anggaran, dan tenaga pelaksana menjadi sejumlah faktor yang menentukan pencapaian target tersebut.
Untuk meningkatkan efisiensi pembangunan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menekankan pentingnya mempercepat kepastian lahan dan memvalidasi data penerima bantuan.
Perencanaan pasokan material juga perlu dilakukan agar proses pembangunan tidak terhambat.
Salah satu teknologi yang dapat digunakan adalah Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), yang dirancang untuk mendukung pembangunan rumah secara lebih efisien.
Pemerintah juga mendorong pelibatan tenaga kerja lokal serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Langkah ini diharapkan tidak hanya mempercepat pembangunan hunian, tetapi juga membantu menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah terdampak.
Pembangunan rumah perlu berjalan beriringan dengan penyediaan layanan dasar, mulai dari air bersih, sanitasi, listrik, drainase, hingga akses jalan dan fasilitas umum.
Dengan demikian, warga tidak sekadar memperoleh tempat tinggal, tetapi juga lingkungan yang mendukung pemulihan kehidupan mereka.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri pejabat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, perwakilan Kantor Staf Presiden, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para bupati dan wali kota, serta kepala perangkat daerah dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sejumlah peserta mengikuti rapat secara langsung maupun virtual.* (ad)
JAKARTA Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menilai tekanan dan tantangan politik merupakan bagian penting dalam membentuk karakter seora
POLITIK
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang bergulir setelah pu
POLITIK
BINJAI Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama RSUD Dr. Djoelham Binjai, drg. Doni Asrin, mendatangi rumah duka keluarga pasien yang mening
KESEHATAN
JAKARTA TNI menahan Letkol Inf Arman, Kepala Seksi Intelijen Gartap 1/Jakarta, terkait dugaan penyewaan rumah dinas di Kompleks Perumaha
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan dirinya tetap menjadi kader Partai Gerindra meskipun mertuanya, Presiden ke7 RI
POLITIK
MEDAN Perum BULOG mencatatkan realisasi pengadaan beras nasional sebesar 4.115.014 ton setara beras hingga 8 Oktober 2026. Angka tersebu
PERTANIAN AGRIBISNIS
ACEH BESAR Ketua Majelis Syura Dewan Dakwah Aceh, Prof. Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA, mengajak umat Islam menjadikan ajaran d
AGAMA
BINJAI Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Binjai, Dr. Agus Purwanto, S.Pd., M.Kesos., menegaskan pentingnya kaderi
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mahkama
POLITIK
MEDAN Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, meminta percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana diiku
PEMERINTAHAN