JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan peran Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indra Wijaya, dalam memastikan kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh pejabat di Kabinet Merah Putih. Hingga Jumat (17/1), KPK mencatat masih ada 23 pejabat yang belum menyampaikan laporan LHKPN mereka.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menjelaskan bahwa Mayor Teddy segera berkomunikasi dengan KPK setelah mengetahui adanya pejabat yang belum melapor. Teddy meminta data lengkap tentang pejabat yang belum menyerahkan laporan LHKPN tersebut.
“Teddy menghubungi kami dan meminta data siapa saja yang belum lapor. Setelah kami kirimkan data tersebut, para pejabat yang belum melapor langsung menyampaikan LHKPN-nya,” ujar Pahala dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (21/1/2025).
Setelah itu, semua pejabat yang belum melapor langsung mengisi LHKPN mereka, dan pada akhirnya, seluruh pejabat yang diminta sudah memenuhi kewajiban tersebut. Saat ini, tercatat 123 pejabat dari Kabinet Merah Putih telah menyampaikan LHKPN mereka, dengan tingkat kepatuhan 100%.
Pahala menjelaskan bahwa 123 pejabat ini terdiri dari 52 menteri dan kepala lembaga setingkat menteri, 57 wakil menteri dan wakil kepala lembaga setingkat menteri, serta 15 utusan khusus, penasihat khusus, dan staf khusus. Laporan LHKPN terbagi dalam dua kategori, yaitu reguler dan khusus. Kategori reguler mencakup pejabat yang telah melapor sebelumnya, sementara kategori khusus terdiri dari pejabat yang baru pertama kali melapor.
Dari 123 pejabat tersebut, 65 orang melaporkan kekayaan dengan rata-rata sekitar Rp 187 miliar. Sementara itu, pejabat baru yang pertama kali melapor memiliki rata-rata kekayaan yang lebih tinggi, yakni sekitar Rp 227 miliar. Pahala juga mencatat bahwa pejabat dengan harta kekayaan tertinggi dari kategori reguler memiliki harta senilai Rp 2,6 triliun, sementara pejabat baru yang melapor memiliki kekayaan mencapai Rp 5,4 triliun.
Dengan tercapainya tingkat kepatuhan 100% ini, KPK mengapresiasi upaya Sekretariat Kabinet dalam mendukung program transparansi LHKPN bagi pejabat negara.
(N/014)
SIMALUNGUN Jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Raya dengan Kecamatan Raya Kahean di Kabupaten Simalungun terputus akibat longsor
Peristiwa
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum yang adil dan berkeadilan sosial. adsenseIa
Nasional
TAPANULI SELATAN Menanggapi pemberitaan yang menyebut Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) lamban dalam menangani kasus dugaan perusakan pag
Nasional
JAKARTA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) kembali meluluskan doktor baru di bidang
Pendidikan
YOGYAKARTA Pemerintah tengah menyiapkan skema pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi jutaan peserta yang telah lama menunggak. a
Kesehatan
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13,25 triliun yang disita dar
Nasional
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyerahkan uang tunai hasil sitaan sebesar Rp13,2 triliun kepada negara dalam kasus dugaan k
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan masih maraknya praktik penyelewengan kekuasaan di sejumlah pemerintah daerah
Pemerintahan
TAPANULI SELATAN Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke73 tahun 2025, Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel),
Nasional
PURWOREJO Kecelakaan tragis terjadi di Purworejo, Jawa Tengah, pada Minggu (19/10/2025) pagi, ketika sebuah mobil operasional program Ma
Peristiwa
