Kirimkan Hak Jawab, Ini Penjelasan Kepala SPPG Medan Tembung 3
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan meminta masukan dari para profesor dan pakar untuk mencari strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk mengatasi dampak asap yang ditimbulkan. Prabowo menegaskan pencegahan dan mitigasi hingga tingkat desa harus menjadi prioritas agar kebakaran tidak terus berulang.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas mengenai karhutla yang digelar secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026).
"Ya, masalah asap nanti kita minta masukan para profesor kita, bagaimana," kata Prabowo, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (13/10/2026).Baca Juga:
Prabowo mengatakan telah mengundang sejumlah pakar dari berbagai perguruan tinggi dan daerah untuk membahas penanganan karhutla. Menurutnya, hujan dan air tetap menjadi unsur utama dalam memadamkan kebakaran, tetapi pemerintah perlu memperkuat strategi pencegahan agar kejadian serupa dapat diminimalkan.
"Tapi saya kira memang benar, ujungnya ya hanya hujan, air, ya. Tapi kita dengan strategi yang kita telah bahas, waktu saya kumpulkan para pakar dari semua kampus, ya, para profesor-profesor itu dan mereka ahli-ahli dari daerah-daerah sendiri, bahwa langkah nanti yang paling utama adalah pencegahan presisi, mitigasi di tingkat paling bawah, di tingkat desa," ujarnya.
Prabowo Minta TNI-Polri Bantu Latih Polisi Hutan
Selain melibatkan para ahli, Prabowo meminta TNI dan Polri membantu melatih polisi hutan. Ia menilai jumlah personel yang tersedia saat ini belum sebanding dengan luas kawasan hutan yang harus diawasi.
Prabowo menyebut jumlah polisi hutan di bawah Kementerian Kehutanan saat ini sekitar 20.000 orang. Karena itu, ia mengusulkan peningkatan jumlah personel hingga 70.000 orang.
"(Polisi hutan) dari Kemenhut yang hanya 20.000, ya. Ya, kalau nggak, ya, minta dilatihlah oleh polisi atau oleh tentara. Namanya aja polisi hutan. Ya kan? Kapolri nanti bisa bantu, ya, didik polisi hutan, ya. Iya. Alam kita berat," kata Prabowo.
Ia kemudian meminta dukungan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) untuk mendukung rencana penambahan personel tersebut.
"Karena itu, tolong sampaikan ke MenPAN RB, ya, kalau memang saya minta 70.000 polisi hutan, itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita," ungkapnya.
Pencegahan Karhutla Jadi Prioritas
Pemerintah mendorong penanganan karhutla melalui pencegahan yang lebih terarah, peningkatan kemampuan petugas, serta mitigasi hingga tingkat desa. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan di wilayah rawan kebakaran.
Karhutla tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga menghasilkan asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan menyebar hingga ke wilayah negara tetangga.
MEDAN Setelah delapan hari terakhir viral, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Medan Tembung 3, akhirnya mengirimkan Surat Hak Jawab
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim PSSI dikabarkan tengah memproses naturalisasi Demiane Agustien, pemain muda yang saat ini terdaftar di Arsenal U21. Pemain
OLAHRAGA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BCA 2026 dapat menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggu
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Aksi demonstrasi mahasiswa yang mengatasnamakan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Binjai di Kantor Wa
PERISTIWA
JAKARTA Pemerintah berencana membagikan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Badan Nasion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung menerima audiensi Denny Indrayana, Refly Harun, dan sejumlah perwaki
POLITIK
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar ekspose atau gelar perkara terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan
HUKUM DAN KRIMINAL