RAPBD Medan 2027 Rp6,99 Triliun, Rico Waas Prioritaskan Banjir hingga Kesejahteraan Guru Honorer

MEDAN – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyiapkan sejumlah program prioritas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2027.

Program tersebut mencakup penanganan banjir, pembangunan infrastruktur, perluasan akses air bersih dan sanitasi, peningkatan layanan kesehatan, hingga kesejahteraan guru honorer.

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah Kota Medan diproyeksikan mencapai Rp6,99 triliun.

Baca Juga:

• Hakim PN Medan Nyatakan Penetapan Tersangka Dhody Thahir Tidak Sah, Ini Pertimbangannya

Pemerintah Kota Medan menyatakan anggaran akan diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.

Rico menyampaikan hal itu saat memberikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan dalam rapat paripurna pembahasan Ranperda APBD 2027, Selasa (13/10/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri para wakil ketua, ketua komisi, anggota DPRD, Penjabat Sekretaris Daerah Erfin Fahrurrazi, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.

Rico mengapresiasi berbagai masukan dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.

Menurut dia, masukan tersebut menjadi bahan untuk menyempurnakan perencanaan dan penganggaran agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penanganan banjir dan genangan menjadi salah satu prioritas Pemko Medan pada 2027.

Pemerintah kota menyiapkan anggaran sebesar Rp360 miliar dengan target penanganan 100 titik banjir atau genangan.

Program tersebut juga mencakup pembangunan dan perbaikan sistem drainase sepanjang 59 kilometer serta penanganan jalan sepanjang 123 kilometer.

Kawasan Medan Utara, terutama Belawan yang menghadapi persoalan banjir rob, turut menjadi perhatian.

Penanganan akan dilakukan secara terintegrasi dengan menghubungkan saluran drainase tersier, sekunder, dan primer hingga ke saluran pembuangan atau sungai.

Pemko Medan juga akan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II.

Koordinasi ini diperlukan agar penanganan banjir dan pembangunan tanggul rob dapat berjalan sesuai kewenangan masing-masing.

Selain penanganan banjir, Pemko Medan merencanakan perluasan akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat melalui pembangunan jaringan air bersih dan sistem pengelolaan air limbah.

Anggaran sebesar Rp23 miliar disiapkan untuk perluasan jaringan perpipaan air minum di 115 lokasi.

Sementara itu, Rp7,8 miliar dialokasikan untuk pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat di 39 lokasi.

Program tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap air minum dan meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan.

Di sektor pendidikan, Pemko Medan merencanakan peningkatan insentif guru honorer dari Rp400.000 menjadi Rp650.000.

Pemerintah kota juga tetap menyiapkan sejumlah program bantuan pendidikan, antara lain bantuan bagi 40.000 siswa kurang mampu, program tebus ijazah bagi 500 siswa, serta beasiswa untuk 200 mahasiswa berprestasi.

Pembangunan sarana pendidikan turut masuk dalam rancangan anggaran 2027.

Pemko Medan merencanakan rehabilitasi 72 lokasi sekolah dengan anggaran sekitar Rp19,52 miliar.

Selain itu, pembangunan ruang kelas baru direncanakan di 24 lokasi dengan anggaran Rp81,5 miliar.

Program-program tersebut masih menjadi bagian dari rancangan anggaran yang dibahas bersama DPRD Kota Medan.

Di bidang kesehatan, Rico menekankan bahwa keberhasilan program Universal Health Coverage (UHC) tidak cukup diukur dari jumlah warga yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Kemudahan akses dan kualitas pelayanan juga menjadi perhatian.

Pemko Medan akan mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Medan Bertuah, memperkuat koordinasi antarfasilitas kesehatan, serta meningkatkan mutu pelayanan di RSUD Dr. Pirngadi dan RSUD Haji Bachtiar Jaafar.

Peningkatan layanan tersebut mencakup pemenuhan tenaga dokter spesialis, perbaikan sarana dan prasarana, penyediaan peralatan medis, serta pembenahan tata kelola rumah sakit.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam pembahasan, jumlah masyarakat yang tercatat memperoleh manfaat program kesehatan melalui skema UHC hingga September 2026 mencapai 538.730 jiwa.

Untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan mobilitas warga, Pemko Medan mengarahkan anggaran Dinas Perhubungan sebesar Rp588,1 miliar pada 2027.

Anggaran tersebut terutama ditujukan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan pelayanan lampu penerangan jalan umum, layanan bus listrik, serta penyediaan perlengkapan jalan.

Pemko Medan juga merespons usulan penggratisan ongkos transportasi umum bagi pelajar dari keluarga prasejahtera.

Namun, rencana tersebut masih akan dikaji dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, mekanisme pelaksanaan, dan landasan hukum.

Dari sisi pendapatan, Rico menegaskan bahwa upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak diarahkan pada penambahan tarif pajak atau retribusi.

Pemko Medan akan mengoptimalkan potensi penerimaan yang sudah tersedia.

Langkah yang disiapkan meliputi pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak, intensifikasi serta ekstensifikasi pajak daerah, digitalisasi perpajakan, dan penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi.

Sejumlah sektor yang menjadi perhatian antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp6,99 triliun.

Pemko Medan juga akan menajamkan belanja perangkat daerah agar anggaran lebih terarah pada program prioritas dan peningkatan pelayanan publik.

Pemko Medan juga merencanakan pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial yang disertai pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas masyarakat, dan perluasan kesempatan kerja.

Pemutakhiran data penerima bantuan akan terus dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial.

Rico menegaskan, seluruh program pembangunan harus disusun secara terukur dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan masyarakat, serta prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2025–2029.

Menutup tanggapannya, Rico menyatakan bahwa masukan dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bagian dari pembahasan pada tahapan selanjutnya.

Hal-hal yang belum terjawab secara lengkap akan ditindaklanjuti dalam proses pembahasan berikutnya.

Melalui pembahasan RAPBD 2027, Pemko Medan berharap anggaran daerah dapat memperkuat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat.

Namun, berbagai program tersebut masih berada dalam tahap perencanaan dan pembahasan RAPBD sehingga pelaksanaannya bergantung pada hasil pembahasan serta penetapan APBD 2027.* (ad)

Hakim PN Medan Nyatakan Penetapan Tersangka Dhody Thahir Tidak Sah, Ini Pertimbangannya

Hakim PN Medan Nyatakan Penetapan Tersangka Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Tidak Sah, Polda Sumut Diminta Bebaskan dari Tahanan

MFCF 2026 Angkat Ulos ke Tren Busana Modern, Airin Rico Waas Dorong Wastra Sumut Mendunia

Bobby Nasution Temui Kajati Sumut Muhibuddin, Evaluasi Pembangunan dan Siapkan Agenda 2027

Wakil Ketua DPRD Sumut Ingatkan Kapolda Sonny Irawan: Bongkar Jaringan Narkoba, Jangan Hanya Tangkap Pengedar Kecil

Seng Hap 1881 Medan, Berburu Kuliner Sambil Menelusuri Sejarah Melayu di Kesawan