JAKARTA – Pemerintah Indonesia akan mewajibkan seluruh Devisa Hasil Ekspor (DHE) disimpan di dalam negeri untuk jangka waktu satu tahun. Kebijakan ini diterapkan dengan ketentuan bahwa DHE yang disimpan dapat digunakan untuk aktivitas operasional, seperti pembayaran pajak dan konversi ke rupiah untuk kebutuhan operasional lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan ini berlaku untuk ekspor dengan nilai minimal sebesar US$ 250.000 atau ekuivalennya. “Devisa Hasil Ekspor yang dikenakan aturan ini paling sedikit US$ 250.000,” jelas Airlangga dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (21/1/2025).
Keputusan ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dan saat ini sedang dipersiapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Proses harmonisasi dan koordinasi dengan lembaga terkait, seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tengah dilakukan.
Baca Juga:
Airlangga memastikan bahwa PP terkait kebijakan ini akan segera diterbitkan dalam waktu dekat. “Ini sedang dalam tahap harmonisasi, dan PP akan segera keluar,” tambahnya. Meski kebijakan ini mengharuskan para pelaku usaha untuk menyimpan DHE di dalam negeri, pemerintah juga memberikan insentif berupa fasilitas cash collateral dari sektor perbankan.
“Itu salah satu insentif, dari perbankan diberi fasilitas cash collateral,” ujar Airlangga, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan menimbulkan penolakan dari pihak pelaku usaha. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan stabilitas nilai tukar rupiah dan mengoptimalkan pemanfaatan devisa hasil ekspor dalam perekonomian domestik.
Baca Juga:
(christie)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal