Bupati Labusel Ingatkan Kepala Sekolah, Kelalaian Administrasi dan Anggaran Bisa Berujung Masalah Hukum: Jangan Anggap Sepele

LABUHANBATU SELATAN – Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, mengingatkan para kepala sekolah agar lebih cermat dalam mengelola administrasi dan anggaran pendidikan.

Ia menegaskan, setiap kegiatan di lingkungan sekolah harus didukung dokumen yang lengkap, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pesan tersebut disampaikan Fery saat menghadiri kegiatan Penyuluhan Antikorupsi yang diselenggarakan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan di Aula Lantai I Kantor Bupati Labusel, Rabu, 21 Oktober 2026.

Baca Juga:

• BKT Mau Disulap Jadi Pusat Kuliner Modern 'Crystal Tunnel', Jaktim Dorong Wisata Malam UMKM

Kegiatan ini diikuti para kepala sekolah dari seluruh wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Penyuluhan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman hukum, memperkuat integritas, serta mendorong pengelolaan pendidikan yang tertib dan akuntabel.

Menurut Fery, persoalan administrasi tidak boleh dianggap sebagai hal sepele.

Kelalaian dalam memenuhi ketentuan administrasi dapat menimbulkan persoalan hukum yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal.

Karena itu, ia meminta setiap kepala sekolah memastikan seluruh pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran memiliki bukti administrasi yang jelas.

Pengelolaan keuangan sekolah juga harus dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan.

Fery berharap penyuluhan tersebut membantu para kepala sekolah memahami ketentuan hukum dalam menjalankan tugas.

Ia juga mendorong mereka agar tidak ragu berkoordinasi dengan pihak terkait apabila menghadapi kendala dalam pengelolaan administrasi maupun anggaran pendidikan.

Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, Alexander Zaldi, S.H., M.H., turut memberikan pengarahan dalam kegiatan tersebut.

Materi penyuluhan juga disampaikan Kepala Seksi Intelijen Benny A. Surbaki dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Fauzan Arif Nasution.

Melalui kegiatan ini, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan mendorong penguatan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya untuk mengenali serta mencegah potensi persoalan hukum di lingkungan pendidikan.

Penyuluhan hukum juga menjadi sarana bagi tenaga pendidik dan pengelola sekolah untuk memahami aturan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dengan pemahaman tersebut, berbagai persoalan yang berpotensi menghambat kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat dicegah atau ditangani sesuai ketentuan.

Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan kejaksaan diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola pendidikan yang transparan, tertib, dan bertanggung jawab.

Pengelolaan administrasi dan anggaran yang sesuai aturan tidak hanya penting untuk mencegah risiko hukum, tetapi juga mendukung kelancaran pelayanan pendidikan.

Dengan demikian, kepala sekolah dan guru dapat menjalankan tugas secara optimal, sementara peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang aman dan nyaman.
* (ad)

BKT Mau Disulap Jadi Pusat Kuliner Modern 'Crystal Tunnel', Jaktim Dorong Wisata Malam UMKM

Gibran Siap Datangi Sidang PTUN Soal Ijazah, Tim Hukum Pasang Badan Bawa Bukti Lengkap SMP-S1

Sidang Korupsi Bansos Labusel Mencekam! Saksi Ungkap Rp 3,6 Miliar Diangkut Mobil Menantu Eks Bupati

Dugaan Monopoli Proyek Sekolah Hingga Travel, MTB Laporkan Disdik ke Kejari Tegal

Peringati Hari Santri 2026, Wali Kota Medan Ajak Pesantren Adaptasi Perkembangan Zaman

Dokter Tifa Pertimbangkan Polisikan Dian Sandi: Biang Keladi Keributan soal Ijazah Jokowi Selama 600 Hari Ini