Ribuan Jiwa Diselamatkan! Polda Sumut Bongkar 923 Kasus Narkoba dalam 2 Bulan
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) mengungkap 923 kasus narkotika dan menangkap 1.118 tersangka sepanjang Januari hingga 22 Februari 202
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Kontroversi mengenai jumlah kementerian dalam kabinet yang akan dibentuk oleh calon Presiden Prabowo Subianto semakin memanas. Pernyataan terbaru dari berbagai pihak menunjukkan bahwa belum ada keputusan final mengenai jumlah kementerian yang akan ada dalam pemerintahan mendatang. Hal ini menimbulkan spekulasi dan kebingungan di kalangan politikus dan masyarakat.
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurizal mengungkapkan ketidakpastian tersebut ketika ditanya tentang informasi yang beredar. Cucun mengaku belum mendapatkan informasi resmi mengenai jumlah kementerian dalam pemerintahan Prabowo. “Ya kan presidennya bukan Pak Bamsoet menurut saya ya, nanti kita tunggu Pak Prabowo seperti apa,” ujar Cucun di Gedung DPR RI pada Jumat (13/9/2024).
Menurut Cucun, keputusan akhir mengenai jumlah kementerian akan ditentukan pada saat rapat pembahasan anggaran di DPR RI. Ia menyebutkan bahwa informasi mengenai jumlah kementerian yang tersebar bisa jadi merupakan bocoran dan bukan keputusan resmi. “Kalau mungkin itu bocoran dari Pak Bamsoet. Kita juga akan nanti sesuai dengan apa hasil keputusan kami di Badan Anggaran bahwa prosesnya itu akan selalu dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat,” jelas Cucun.
Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Dasco menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan definitif mengenai jumlah kementerian dalam kabinet Prabowo. Menurut Dasco, pihaknya masih melakukan simulasi dan penyesuaian terkait jumlah kementerian serta nomenklaturnya. “Nah sehingga jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kita juga masih melakukan simulasi, mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 atau kali mungkin begitu,” kata Dasco.
Sebelumnya, pernyataan Ketua MPR RI sekaligus politikus Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengundang perhatian publik. Bamsoet mengungkapkan bahwa kabarnya kabinet Prabowo-Gibran akan diisi oleh sekitar 44 menteri, meningkat dari jumlah kementerian yang ada saat ini. “Maksudnya, karena nanti kebijakan kementerian, dari 34 menjadi 44 (menteri),” ujar Bamsoet di GOR DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024).
Spekulasi mengenai jumlah kementerian ini menimbulkan berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat. Beberapa pihak mempertanyakan apakah penambahan jumlah kementerian akan membawa efisiensi atau justru menambah birokrasi yang tidak perlu. Di sisi lain, keputusan mengenai jumlah kementerian ini dinilai penting untuk memastikan struktur pemerintahan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan negara.
Dengan pernyataan-pernyataan yang berbeda dari berbagai pihak, jelas bahwa proses pengembangan kabinet Prabowo masih dalam tahap pembahasan dan penyesuaian. Masyarakat dan politisi akan terus memantau perkembangan selanjutnya untuk mendapatkan kepastian mengenai komposisi kabinet yang akan datang.
(K/09)
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) mengungkap 923 kasus narkotika dan menangkap 1.118 tersangka sepanjang Januari hingga 22 Februari 202
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB Kota Medan) bersama MajelisMajelis Agama Kota Medan menyatakan dukungan terhadap Surat Edaran
PEMERINTAHAN
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar kegiatan buka puasa bersama dan santunan anak yatim piatu di Hall Dewan Pers,
NASIONAL
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Fery Sahputra Simatupang, mengikuti kegiatan Penyampaian Opini Ombudsman Republik Indonesi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengingatkan masyarakat agar mewaspadai kemunculan situs web palsu yang mengatasna
NASIONAL
BATAM Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengevaluasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT ASL Shipyard Indo
NASIONAL
KARO Pemerintah Kabupaten Karo memaparkan kebutuhan pembangunan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan kawasan p
PEMERINTAHAN
ASAHAN, 23 Februari 2026 Pemerintah Kabupaten Asahan akan melaksanakan Safari Ramadhan 1447 H pada tanggal 24, 25 dan 27 Februari 2026 d
PEMERINTAHAN
BINJAI Pemerintah Kota (Pemko) Binjai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Lahan Baku Sawah (LBS) Parsial Tahun 2026, Selasa
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Aceh mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana melalui sinergi dengan Badan
NASIONAL