MTI Usul Transportasi Umum Gratis untuk Tekan Konsumsi BBM
JAKARTA Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan kebijakan transportasi umum gratis sebagai langkah cepat untuk menekan konsu
NASIONAL
JAKARTA –Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa ia sempat ditawari posisi menteri dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, dalam pernyataannya pada Sabtu (31/8) di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Hashim menegaskan bahwa ia telah menolak tawaran tersebut.
“Saya mau sampaikan bahwa supaya ada sebuah kejelasan, saya tidak akan jadi menteri. Jadi, ada lowongan, satu kursi menteri masih ada. Itu salah satu yang saya tidak akan, dan saya sudah menolak,” ujar Hashim dalam kesempatan tersebut.
Hashim, yang merupakan adik kandung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, tidak merinci secara spesifik posisi menteri apa yang ditawarkan kepadanya. Meskipun demikian, penolakannya menunjukkan sikap tegasnya dalam tidak ingin terlibat langsung dalam kabinet pemerintah yang baru.
Ketika ditanya mengenai alasan di balik keputusannya, Hashim mengungkapkan bahwa ia merasa lebih baik berada di luar pemerintahan. “Saya rasa posisi saya lebih baik di luar pemerintah, khususnya untuk menjadi perantara dalam membantu pemerintahan Prabowo,” jelasnya.
Hashim menggambarkan peranannya sebagai “tukang pos” yang memiliki tugas penting untuk menyampaikan korespondensi dan membantu mengatasi berbagai masalah yang mungkin muncul dalam birokrasi. “Jabatan saya itu sangat terhormat, yaitu tukang pos, saya tukang pos mungkin paling tertinggi di Indonesia,” ujarnya dengan nada bercanda. “Dan tugas saya adalah untuk sampaikan korespondensi dan sebagainya-sebagainya yang mungkin bisa macet di dalam birokrasi karena ada protokol dan sebagainya.”
Penolakan Hashim terhadap tawaran menteri ini menambah dinamika dalam pembentukan kabinet pemerintahan yang akan datang. Hal ini juga menunjukkan komitmen Hashim untuk tetap memainkan peran yang dianggapnya lebih efektif dalam mendukung pemerintah tanpa harus berada dalam struktur formalnya.
Sementara itu, Partai Gerindra dan pasangan calon presiden-wakil presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kini harus mencari pengganti untuk posisi menteri yang sebelumnya direncanakan untuk Hashim. Pembentukan kabinet yang komprehensif dan efektif menjadi salah satu prioritas utama dalam proses transisi pemerintahan mendatang.
Sebagai tambahan informasi, pelantikan presiden dan kabinet baru direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu dekat setelah pemilihan presiden dan wakil presiden. Hashim Djojohadikusumo, dengan pengalamannya dalam dunia politik dan bisnis, tetap berkomitmen untuk mendukung agenda pemerintahan dari luar struktur kabinet.
(N/014)
JAKARTA Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan kebijakan transportasi umum gratis sebagai langkah cepat untuk menekan konsu
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan minat investor global terhadap Indonesia masih terjaga kuat, terutama pada sekt
EKONOMI
MANOKWARI Kejaksaan Tinggi Papua Barat menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Kampus II SMK Kehutanan Ma
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah resmi membuka rekrutmen manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tahun 2026 pada Rabu, 15 April 2026. Seleksi taha
NASIONAL
JAKARTA PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatatkan kinerja positif pada kuartal I 2026 dengan laba bersih mencapai Rp1,1 triliun.
EKONOMI
PALEMBANG Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) menggeledah tiga lokasi terkait dugaan korupsi lalu lintas pelayaran di Sung
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mendorong penyelesaian polemik pernyataan Wakil Presiden RI ke10 dan ke12 Jusuf Kalla
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Redi Mawardi alias Redi (39), terdakwa ka
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi program beasiswa pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi A
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memperkuat layanan kesehatan masyarakat seka
PEMERINTAHAN