Ibu Hamil Tewas dalam Insiden Tembakan di Intan Jaya, TNI Ungkap Peluru Diduga Berasal dari Tiga Titik
INTAN JAYA Seorang ibu hamil bernama Melkiana Duwitau meninggal dunia setelah diduga terkena peluru nyasar saat terjadi gangguan tembaka
NASIONAL
JAKARTA –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mendalami dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo. Dugaan ini mencuat setelah Kaesang diduga menerima fasilitas pesawat jet pribadi dari seorang pengusaha. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, pihaknya berencana meminta klarifikasi kepada Kaesang untuk memastikan apakah penggunaan fasilitas tersebut termasuk dalam kategori gratifikasi atau tidak.
Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat, 30 Agustus 2024, Alexander Marwata menjelaskan bahwa klarifikasi ini penting untuk menjawab keresahan publik serta memastikan bahwa Kaesang dapat menjadi teladan dalam hidup sederhana dan integritas. “Kita tahu Saudara Kaesang itu sekarang menjadi Ketua Umum PSI. KPK beberapa waktu yang lalu sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas,” kata Alex.
Menurut Alex, klarifikasi diperlukan untuk menentukan apakah fasilitas yang diterima Kaesang dari pengusaha merupakan gratifikasi atau bukan. “Kami perlu klarifikasi untuk mengetahui apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan. KPK perlu penjelasan dan keterangan dari yang bersangkutan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas yang diterima Saudara Kaesang,” lanjutnya.
Kaesang Pangarep bersama istrinya, Erina Gudono, diketahui menggunakan pesawat jet pribadi dengan nomor tail N588SE untuk perjalanan mereka ke Amerika Serikat pada pertengahan Agustus 2024. Pesawat tersebut dimiliki oleh perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Keberadaan video yang memperlihatkan Kaesang dan Erina turun dari jet pribadi di Bandara Adi Soemarmo, Solo, juga menambah sorotan terhadap kasus ini.
Alexander Marwata menegaskan bahwa meskipun Kaesang bukan seorang penyelenggara negara, KPK tetap akan meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi. “Tindak pidana gratifikasi biasanya berlaku kepada penyelenggara negara. Namun, meskipun Kaesang bukan penyelenggara negara, kami tetap akan meminta klarifikasi untuk memastikan segala sesuatu berjalan sesuai dengan aturan,” jelas Alex.
Hingga saat ini, Kaesang, Erina, dan pihak keluarga belum memberikan komentar resmi mengenai isu ini. KPK masih menunggu keterangan dari Kaesang untuk melanjutkan proses penyelidikan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antonio sempat memberikan pernyataan singkat pada Minggu malam, 25 Agustus 2024, yang menyebutkan bahwa masalah ini merupakan urusan pribadi dan memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut.
KPK berharap klarifikasi ini akan membantu mengungkap kebenaran dan memberikan kejelasan mengenai dugaan gratifikasi tersebut. Pihak KPK juga mengingatkan agar semua pihak tetap mengikuti proses hukum yang berlaku dan menjaga integritas dalam menjalankan fungsi serta posisi mereka.
(N/014)
INTAN JAYA Seorang ibu hamil bernama Melkiana Duwitau meninggal dunia setelah diduga terkena peluru nyasar saat terjadi gangguan tembaka
NASIONAL
JAKARTA Persoalan kesejahteraan dosen kembali menjadi sorotan. Dosen tetap nonAparatur Sipil Negara (nonASN) Universitas Airlangga (Un
NASIONAL
DELI SERDANG Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman mati terhadap Muhammad Rasya Hasibuan alias SYA (19), terdakwa kasus pembunuhan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa usulan kenaikan gaji kepala daerah tidak sertamerta mampu mencegah praktik
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan bahan bakar minyak (BBM) jenis baru B50 pada 9 Juli 2026. Kebijakan ini menjad
NASIONAL
JAKARTA Rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan safari politik ke Jawa Tengah menuai respons dari PDI Perjuangan (PDIP)
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan akan menghadiri rangkaian prosesi pemakaman Pemimpin Tert
INTERNASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, meminta pemerintah memperkuat landasan hukum dan perlindungan hak asasi manusia
NASIONAL
BALIKPAPAN PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) me
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi perekonomian Indonesia tetap berada dalam jalur yang stabil dan
EKONOMI