Polrestabes Medan Gerebek Sarang Narkoba di Kandang Ayam dan Bebek, Tiga Orang Ditangkap
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba di Jalan Denai, Kecamatan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mendalami dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo. Dugaan ini mencuat setelah Kaesang diduga menerima fasilitas pesawat jet pribadi dari seorang pengusaha. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, pihaknya berencana meminta klarifikasi kepada Kaesang untuk memastikan apakah penggunaan fasilitas tersebut termasuk dalam kategori gratifikasi atau tidak.
Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat, 30 Agustus 2024, Alexander Marwata menjelaskan bahwa klarifikasi ini penting untuk menjawab keresahan publik serta memastikan bahwa Kaesang dapat menjadi teladan dalam hidup sederhana dan integritas. “Kita tahu Saudara Kaesang itu sekarang menjadi Ketua Umum PSI. KPK beberapa waktu yang lalu sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas,” kata Alex.
Menurut Alex, klarifikasi diperlukan untuk menentukan apakah fasilitas yang diterima Kaesang dari pengusaha merupakan gratifikasi atau bukan. “Kami perlu klarifikasi untuk mengetahui apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan. KPK perlu penjelasan dan keterangan dari yang bersangkutan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas yang diterima Saudara Kaesang,” lanjutnya.
Kaesang Pangarep bersama istrinya, Erina Gudono, diketahui menggunakan pesawat jet pribadi dengan nomor tail N588SE untuk perjalanan mereka ke Amerika Serikat pada pertengahan Agustus 2024. Pesawat tersebut dimiliki oleh perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Keberadaan video yang memperlihatkan Kaesang dan Erina turun dari jet pribadi di Bandara Adi Soemarmo, Solo, juga menambah sorotan terhadap kasus ini.
Alexander Marwata menegaskan bahwa meskipun Kaesang bukan seorang penyelenggara negara, KPK tetap akan meminta klarifikasi terkait dugaan gratifikasi. “Tindak pidana gratifikasi biasanya berlaku kepada penyelenggara negara. Namun, meskipun Kaesang bukan penyelenggara negara, kami tetap akan meminta klarifikasi untuk memastikan segala sesuatu berjalan sesuai dengan aturan,” jelas Alex.
Hingga saat ini, Kaesang, Erina, dan pihak keluarga belum memberikan komentar resmi mengenai isu ini. KPK masih menunggu keterangan dari Kaesang untuk melanjutkan proses penyelidikan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antonio sempat memberikan pernyataan singkat pada Minggu malam, 25 Agustus 2024, yang menyebutkan bahwa masalah ini merupakan urusan pribadi dan memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut.
KPK berharap klarifikasi ini akan membantu mengungkap kebenaran dan memberikan kejelasan mengenai dugaan gratifikasi tersebut. Pihak KPK juga mengingatkan agar semua pihak tetap mengikuti proses hukum yang berlaku dan menjaga integritas dalam menjalankan fungsi serta posisi mereka.
(N/014)
MEDAN Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat transaksi narkoba di Jalan Denai, Kecamatan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Alex Damanik, menegaskan Presiden ke7 RI Joko Widodo bukan milik kelompok maupun partai polit
POLITIK
JEMBER Anggota DPRD Jember dari Fraksi Partai Gerindra, Achmad Syahri AsSiddiq, mengaku menyesali tindakannya setelah video dirinya ber
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum menyatakan tuntutan pidana terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudri
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri Sugiono menyoroti gugurnya empat prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan perdamaian di Lebanon saat mengh
NASIONAL
JEMBER Majelis Kehormatan Partai Gerindra menjatuhkan sanksi teguran keras dan terakhir kepada anggota DPRD Jember, Achmad Syahri AsSid
POLITIK
NIAS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana merelokasi SMK Negeri 1 Gido di Kabupaten Nias dengan anggaran sebesar Rp4,5 miliar ya
PENDIDIKAN
BANDA ACEH Ibadah kurban tidak semata dimaknai sebagai ritual penyembelihan hewan saat Hari Raya Idul Adha, tetapi juga menjadi wujud ny
AGAMA
BATU BARA Guna memberikan dukungan langsung kepada peserta Musabaqah Tilawatil Qur&039an (MTQ) XIX Tingkat Kabupaten Batu Bara Tahun 144
PEMERINTAHAN
MEDAN Pelarian dua pelaku perampokan terhadap penumpang angkutan kota (angkot) Morina 81 di Kota Medan akhirnya berakhir. Tim gabungan d
HUKUM DAN KRIMINAL