Istana Tegaskan Jokowi Pindah ke IKN Pada September Tidak Terkait Upaya Hindari Demonstrasi

KALTIM –Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan akan memindahkan aktivitas kantornya ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada bulan September 2024. Kepindahan ini bertepatan dengan situasi politik Indonesia yang tengah memanas setelah revisi Undang-Undang Pilkada. Protes besar-besaran yang diakibatkan oleh RUU Pilkada sempat mengguncang berbagai wilayah di tanah air, yang akhirnya berujung pada pembatalan revisi undang-undang tersebut oleh DPR.

Seiring dengan isu kepindahan Jokowi, muncul spekulasi bahwa langkah tersebut diambil untuk menghindari aksi demonstrasi yang sedang meluas. Menanggapi tudingan ini, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menegaskan bahwa kepindahan Jokowi ke IKN tidak ada kaitannya dengan upaya menghindari protes. Menurut Heru, Jokowi sudah lama merencanakan untuk berkantor di IKN sebagai bagian dari rencana jangka panjang pemerintah.

“Enggak kan beliau sudah menyampaikan ya, sudah lama,” ujar Heru seraya tertawa, menjelaskan di Istana pada Senin (26/8). Heru menambahkan bahwa Jokowi telah merencanakan kepindahan ini sejak lama, jauh sebelum terjadinya protes terhadap RUU Pilkada. “Banyak di sela-sela kunjungan kerja, tentunya beliau akan menyempatkan berkantor di IKN. Sedang berkoordinasi dengan Pak Mensesneg (Pratikno), Seskab (Pramono Anung), dan tentunya kesiapan lainnya. Seperti, koordinasi dengan Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono),” jelas Heru.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, juga memastikan bahwa Jokowi akan pindah ke IKN pada pekan pertama September 2024. Basuki menjelaskan bahwa kepindahan ini akan dilakukan setelah Bandara Nusantara, yang menjadi akses utama menuju IKN, selesai dibangun. “Kalau yang saya tahu programnya Pak Presiden, kalau nanti bandaranya beroperasi di minggu pertama September, beliau pindah,” ungkap Basuki saat ditemui di kantor Kementerian PUPR pada Jumat (23/8).

Proyek Bandara Nusantara sendiri mengalami beberapa kendala, terutama terkait kondisi cuaca yang mempengaruhi proses pembangunan. Saat ini, landasan pacu atau runway bandara baru terbangun sejauh 1.100 meter dari target akhir sepanjang 2.200 meter. Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Keputusan Jokowi untuk memindahkan aktivitas kantornya ke IKN merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Dengan pemindahan ini, diharapkan IKN dapat segera berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru dan lebih efektif dalam mendukung pengambilan keputusan strategis di tingkat nasional.

Sebagai catatan, meskipun isu politik dan sosial di Indonesia terus berkembang, kepindahan Jokowi ke IKN diharapkan dapat membawa dampak positif bagi percepatan pembangunan dan memperkuat komitmen pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa.

(N/014)