Seruan Peringatan Indonesia Darurat Kembali Mewarnai Upacara Wisuda Universitas Indonesia (UI)

JABAR –Upacara wisuda Universitas Indonesia (UI) pada hari kedua, Minggu (25/8/2024), tidak hanya merayakan pencapaian akademik para lulusannya tetapi juga mewarnai panggung dengan seruan peringatan darurat. Seruan ini, yang menjadi viral di media sosial, mengungkapkan ketidakpuasan terhadap situasi politik nasional, khususnya terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pencalonan kepala daerah.

Wisuda yang berlangsung di kampus UI menyaksikan tindakan berani dari salah seorang wisudawati terbaik, Juditha Danuvanya, dari Fakultas Ilmu Administrasi. Juditha membuat pernyataan tegas dengan membentangkan kain bendera yang berisi seruan “Indonesia Darurat” di atas panggung. Dalam unggahannya di media sosial X, Juditha mengungkapkan, “This is the least thing I can do since I have the platform to do it in front of many people! Raise the awareness! #KawalPutusanMK.” Aksinya mendapatkan perhatian luas, dengan video tersebut sudah ditonton lebih dari 139 ribu kali hingga berita ini disusun.

Seruan serupa juga terlihat melalui hand-banner bertuliskan “Peringatan Darurat” yang dibawa oleh sebagian wisudawan. Namun, seruan ini tampaknya kurang mendapatkan sorotan dari kamera penyelenggara wisuda. Hal ini memicu kekesalan di kalangan peserta, seperti yang disampaikan oleh pemilik akun @mapetitezn, yang merasa bahwa seruan mereka tidak mendapatkan perhatian yang layak. “Padahal gw sm temen2 gw udh ngangkat poster tinggi2 dan RAME banget smp kita teriakin pun tetep gamau disorot,” tulisnya di media sosial X.

Kekesalan lebih lanjut diungkapkan dengan pernyataan @apetitezn, yang berasal dari Fakultas Ilmu Budaya dan telah mencetak 700 lembar kertas seruan. “Kocak it’s so freaking obvious we’re SILENCED !!!” katanya, menunjukkan frustrasi terhadap pengabaian seruan mereka oleh pihak penyelenggara.

Di sisi lain, Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik UI, Amelita Lusia, menyatakan bahwa UI menghormati hak setiap warga negara untuk berpendapat, selama dilakukan sesuai tata cara yang berlaku. “UI menghormati hak setiap warganya dalam berpendapat dan mengemukakan pendapat, sepanjang hal itu dilakukan sesuai dengan tata cara dan tata krama yang berlaku,” ujarnya.

Seruan “Peringatan Darurat” yang viral ini merupakan respons terhadap upaya pemerintah dan DPR yang dianggap bertentangan dengan putusan MK mengenai syarat pencalonan kepala daerah. Isu ini menjadi semakin penting karena dianggap terkait dengan potensi pembentukan dinasti politik di akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Secara keseluruhan, meskipun acara wisuda seharusnya menjadi momen kebahagiaan dan perayaan pencapaian akademis, seruan darurat ini menyoroti ketegangan politik yang terus berlanjut di Indonesia. Para wisudawan yang memilih untuk menyuarakan pendapat mereka menunjukkan bahwa kesadaran sosial dan keterlibatan politik tetap menjadi bagian penting dari kehidupan kampus dan masyarakat.

(N/014)