Bupati Karo Dukung Tim Paduan Suara GBKP Tampil di Panggung Internasional
KABANJAHE Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, menerima audiensi Tim Paduan Suara binaan Unit Pengem
SENI DAN BUDAYA
JAKARTA –Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, mengumumkan secara resmi bahwa partainya telah mengusung pasangan Ridwan Kamil-Suswono untuk Pilkada DKI Jakarta 2024. Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers di ICE BSD, Tangerang pada Selasa (20/8), menggantikan keputusan sebelumnya yang mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Langkah ini merupakan bagian dari perubahan strategis PKS dalam menghadapi kontestasi politik di ibu kota.
Ahmad Syaikhu menjelaskan bahwa keputusan untuk mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan dan Sohibul Iman diambil setelah tidak adanya kemajuan dalam mendapatkan dukungan dari partai-partai lain untuk pasangan tersebut. “Betul. Jadi kita sudah mencabut SK terdahulu terkait dengan pengusungan Pak Anies Rasyid Baswedan dan Sohibul Iman. Dan kemudian diganti dengan SK yang terbaru yaitu RK-Suswono,” ujarnya dalam pernyataannya.
PKS sebelumnya memberikan deadline kepada Anies Baswedan untuk memperoleh dukungan dari partai lain sebelum keputusan ini diambil. “Sehingga sampai tanggal 4 Agustus, deadline yang kita berikan kepada Pak Anies Rasyid Baswedan enggak kunjung dapat SK dari partai lain selain PKS,” tambah Syaikhu. Dengan situasi tersebut, PKS akhirnya memutuskan untuk beralih mendukung Ridwan Kamil dan Suswono.
Deklarasi resmi Ridwan Kamil dan Suswono sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dilakukan pada 19 Agustus 2024 di Hotel Sultan, Jakarta. Langkah ini menandai perubahan besar dalam peta politik Pilkada Jakarta, mengingat Ridwan Kamil merupakan salah satu nama besar dalam politik Indonesia saat ini.
Lebih jauh, Ahmad Syaikhu juga mengonfirmasi bahwa PKS kini telah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. “Sesuai dengan Musyawarah Majelis Syuro yang ke-11, yang dilaksanakan pada tanggal 9-12 Agustus kemarin, maka PKS sudah menyatakan diri, hasil Musyawarah Majelis Syuro itu memang betul bergabung dalam koalisi,” jelasnya. Bergabungnya PKS dengan KIM Plus ini menambah kekuatan koalisi yang sudah terdiri dari berbagai partai politik, dan diprediksi akan mempengaruhi dinamika dukungan di Pilgub Jakarta.
Perubahan ini menjadi sorotan utama dalam arena politik Jakarta menjelang Pilkada, terutama terkait dengan dampaknya terhadap posisi dan strategi partai-partai yang terlibat. PKS diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan posisi politiknya dan berkompetisi secara efektif dalam pemilihan kepala daerah mendatang.
(N/014)
KABANJAHE Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes, menerima audiensi Tim Paduan Suara binaan Unit Pengem
SENI DAN BUDAYA
BINJAI Pemerintah Kota Binjai menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan secara bertahap. Kepala Dinas Peker
PEMERINTAHAN
MEDAN Pada malam ke7 Ramadan 1447 H, Ustad Dr. Awaludin, M. Pd memberikan tausyiah singkat tentang kiat meraih kebahagiaan hidup di Mes
AGAMA
JAKARTA Sebanyak 1.000 unit kendaraan niaga asal India untuk operasional logistik Koperasi Merah Putih dilaporkan telah tiba di Indonesi
EKONOMI
MEDAN Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, menyoroti lonjakan harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di
EKONOMI
TAPANULI SELATAN Anggaran sebesar Rp 428 juta untuk pelatihan bakal calon kepala sekolah (BCKS) Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tapa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan tiga mantan pejabat Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Belawan atas dugaan korupsi retribus
HUKUM DAN KRIMINAL
JEMBRANA, BALI Dugaan perambahan hutan tanpa izin kembali mencuat di kawasan Hutan Pendem, Kabupaten Jembrana. Aktivitas pembukaan lahan
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya menjaga keamanan dan reputasi Pulau Dewata sebagai destinasi wisata dunia. Dal
PEMERINTAHAN
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster mendukung penuh inisiatif Kejaksaan Tinggi Bali dalam memastikan pemenuhan hak administrasi kependud
PEMERINTAHAN