
Puan Maharani Soroti 7 PMI Sumut Tewas di Kamboja: Jangan Tunggu Viral Baru Negara Bertindak!
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
BITVONLINE.COM –Menjelang perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia, publik kembali dihadapkan pada sebuah fakta menarik dan kontroversial terkait sejarah dan simbolisme kemerdekaan. Fatmawati Sukarno, Ibu Negara pertama Republik Indonesia, ternyata mengenakan jilbab saat upacara proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Hal ini terungkap melalui dokumentasi sejarah dan konfirmasi dari sejarawan JJ Rizal.
Fatmawati Sukarno dan Jilbab di Proklamasi Kemerdekaan
JJ Rizal, seorang sejarawan terkemuka, mengkonfirmasi bahwa Fatmawati Sukarno memang mengenakan jilbab pada saat upacara proklamasi kemerdekaan. “Iya betul (Fatmawati berkerudung),” kata Rizal saat dimintai tanggapan. Dokumentasi sejarah menunjukkan bahwa Fatmawati, yang hadir di tengah acara bersejarah tersebut, mengenakan kebaya dan jilbab, menonjol di antara mayoritas pria yang hadir.
Fatmawati Sukarno, sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia, menunjukkan bahwa jilbab tidak hanya merupakan simbol agama tetapi juga bagian dari identitas nasional dan sejarah. Pada masa itu, penggunaan jilbab oleh Fatmawati tidak mengurangi makna dari upacara tersebut, melainkan justru menambah kekayaan simbolis peristiwa tersebut.
Kontroversi Kebijakan BPIP
Namun, 79 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) sempat mengeluarkan kebijakan kontroversial terkait Paskibraka (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka). Kebijakan tersebut meminta anggota Paskibraka untuk melepas jilbab mereka saat pengukuhan dan pengibaran bendera pada 17 Agustus 2024. Keputusan ini memicu polemik di masyarakat, dengan banyak pihak menilai bahwa BPIP melakukan penyeragaman yang sembarangan dan mengabaikan hak individu untuk mengekspresikan identitas keagamaan mereka.
Kebijakan ini dianggap tidak menghargai keberagaman dan hak beragama, serta berpotensi menciptakan ketidaknyamanan di kalangan anggota Paskibraka yang telah memakai jilbab sejak kecil. Banyak yang menganggap bahwa keputusan ini bertentangan dengan semangat inklusivitas dan kebhinekaan yang menjadi prinsip dasar negara.
Revisi Kebijakan BPIP
Menanggapi kritik dan polemik yang muncul, BPIP akhirnya memutuskan untuk merevisi kebijakan mereka. Mereka mengizinkan anggota Paskibraka untuk tetap mengenakan jilbab selama upacara peringatan kemerdekaan. Keputusan ini diharapkan dapat menenangkan protes dan memastikan bahwa keberagaman dihargai dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pengesahan kembali jilbab untuk anggota Paskibraka menegaskan bahwa simbol-simbol pribadi dan keagamaan tetap memiliki tempat dalam acara-acara kenegaraan, tanpa harus mengorbankan prinsip kebersamaan dan identitas nasional.
(N/014)
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
NasionalMEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan KriminalJAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
NasionalJAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
EkonomiMEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
NasionalMEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan KriminalJAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
PendidikanJAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan KriminalSIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
PemerintahanTERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional