Ahli KPU Khairul Fahmi: Syarat Pendidikan Gibran Tak Tepat Lagi Diuji Lewat PHPU
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 9 Agustus 2024, memeriksa Dalil Firmasnyah, seorang karyawan swasta, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk menggali informasi lebih dalam mengenai kasus yang tengah diselidiki.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahatdhika Sugiarto, menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap Dalil bertujuan untuk mendalami hubungan dan relasinya dengan salah satu tersangka, mantan Direktur Utama Hutama Karya, Bintang Perbowo (BP). “Saksi hadir untuk didalami terkait hubungannya dengan tersangka BP,” ujar Tessa, seperti dikutip pada Sabtu, 10 Agustus 2024.
Selain membahas hubungan Dalil dengan BP, KPK juga mendalami pengetahuan Dalil mengenai pengadaan lahan yang menjadi pokok kasus. Tessa mengungkapkan bahwa “pengetahuannya terkait pengadaan lahan JTTS” juga menjadi fokus dalam pemeriksaan ini.
Kasus ini mengemuka setelah KPK menyita 54 bidang tanah yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera. Total nilai tanah yang disita diperkirakan mencapai Rp150 miliar. Pada 22 Mei 2024, penyidik KPK telah melakukan penyitaan terhadap tanah yang terdiri dari 32 bidang di Desa Bakauheni, Lampung Selatan dengan luas 436.305 m² dan 22 bidang di Desa Canggu, Lampung Selatan dengan luas 185.928 m².
Dalam perkembangan terbaru, KPK telah menetapkan tiga tersangka utama dalam kasus ini. Mereka adalah Bintang Perbowo, eks Direktur Utama BUMN Hutama Karya; Mohammad Rizal Sutjipto, mantan Kadiv Pengembangan Bisnis dan Investasi Hutama Karya; serta Iskandar Zulkarnaen, Komisaris Utama PT Sanitarindo Tangsel Jaya. “Dalam penyidikan perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka yaitu BP, MRS, dan IZ,” jelas Tessa.
Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan ini menjadi sorotan publik karena melibatkan sejumlah pejabat tinggi dan mengancam integritas proyek infrastruktur strategis seperti Jalan Tol Trans Sumatera. KPK berkomitmen untuk mengungkap tuntas kasus ini dan memastikan semua pihak yang terlibat mendapatkan keadilan.
(N/014)
JAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan ahli hukum tata negara Khairul Fahmi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pre
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari mengungkap alasan KPU tidak meragukan dokumen pendidikan Gibran Rak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Hakim Konstitusi Arsul Sani menegur ahli dari pihak terkait, Muhammad Rullyandi, dalam sidang sengketa syarat pencalonan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi menilai pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden merupakan satu kesatuan.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari memaparkan kronologi pembentukan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 92 atas Bangladesh dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelo
OLAHRAGA
MEDAN Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara membongkar praktik judi online yang beroperasi di Kota Medan dan Tebing Tinggi. Poli
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy&039ari membantah adanya niat untuk mempermudah Gibran Rakabuming Raka menj
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Galeri Mustika Deli yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Medan memperkuat perannya sebagai pusat kriya dan kuliner terpa
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pentingnya menjaga keberagaman sebagai kekuatan kehidupan masyarakat di Kota M
PEMERINTAHAN