Deputi KPK Jelaskan Hubungan Biaya Pilkada dan Praktik Korupsi Kepala Daerah
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap alasan di balik banyaknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, mengungkapkan pandangannya mengenai Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus), sebuah wacana koalisi besar yang tengah ramai diperbincangkan. Dalam sesi wawancara di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (6/8), Cak Imin menunjukkan sikap santai dan cenderung acuh tak acuh terhadap koalisi tersebut.
“Naah, sampai hari ini saya enggak ngerti KIM Plus itu apa,” ujar Cak Imin dengan nada bercanda. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa PKB belum memberikan perhatian khusus atau mempertimbangkan secara serius tentang kemungkinan bergabung dengan KIM Plus.
Cak Imin menambahkan bahwa dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan datang, fokus utama tidak perlu terikat pada formasi koalisi yang ada pada Pemilihan Presiden (Pilpres) sebelumnya. Menurutnya, setiap daerah memiliki dinamika dan strategi politik yang berbeda-beda. “Kalau sudah pilkada ya sudah semua pihak sama, tidak ada KIM, tidak ada Jong Un, tidak ada Kimchi, nggak ada,” candanya lagi, menunjukkan bahwa bagi PKB, koalisi di Pilkada lebih fleksibel dan tidak terikat oleh koalisi di Pilpres.
Ia menggarisbawahi bahwa dalam Pilkada, partai-partai dapat bekerja sama berdasarkan kesesuaian dan kebutuhan di masing-masing daerah. “Pokoknya bagi kami, pilkada itu semua partai sama, ada yang cocok dalam perkembangannya, itulah kita bareng,” jelasnya. Cak Imin juga menegaskan bahwa dia tidak terlibat langsung dalam detail teknis mengenai pembentukan koalisi Pilkada, dan hal tersebut akan ditangani oleh desk Pilkada partai.
Wacana mengenai KIM Plus pertama kali diembuskan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Menurut Dasco, KIM Plus merupakan pengembangan dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang sebelumnya telah ada. Dasco menyebutkan bahwa KIM Plus akan menerima beberapa partai baru dan mengubah nama koalisi tersebut, tetapi belum mengungkapkan partai-partai apa saja yang akan bergabung.
Dengan adanya pernyataan dari Cak Imin yang santai dan cenderung tidak mempedulikan wacana KIM Plus, tampaknya PKB akan lebih fokus pada strategi dan aliansi yang relevan untuk Pilkada, ketimbang terikat pada formasi koalisi besar yang belum jelas bentuk dan isinya.
(N/014)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap alasan di balik banyaknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyatakan kebanggaannya atas capaian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Me
EKONOMI
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., memberikan arahan langsung kepada seluruh personel Biro Sumber Daya M
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menerima kunjungan diplomatik dari perwakilan Kedutaan Besar Keraja
PENDIDIKAN
DENPASAR Personel Subsatgas Pam Jalur melaksanakan pengaturan arus lalu lintas di Jalan Teuku Umar, Denpasar, dalam rangka mendukung Ope
NASIONAL
DENPASAR Polda Bali menerima audiensi dari Panitia Nasional Perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948, Rabu (11/3/2026). Audiensi me
NASIONAL
JAKARTA DPR RI Akan Bawa RUU PPRT dan Hak Cipta ke Paripurna Besok, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan Rancangan UndangU
POLITIK
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan masyarakat di wilayah pesisir Indonesia waspada terhadap pot
NASIONAL
REJANG LEBONG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti dugaan praktik ijon proyek yang melibatkan Bupati Rejang Lebong, Muha
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Empat Tahun Buron, Terpidana Kasus Cabul Akhirnya Ditangkap Kejati Aceh. Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Aceh ber
HUKUM DAN KRIMINAL