Purbaya: S&P Tak Persoalkan Program MBG dalam Penilaian Fiskal RI
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings tidak mempermasalahkan
EKONOMI
JAKARTA -Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) terkait kenaikan tunjangan kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hakim konstitusi Daniel Yusmic Foekh menilai bahwa kenaikan tersebut tidak terkait dengan isu independensi Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Sidang yang berlangsung di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024) menjadi sorotan karena pertimbangan hukum yang diungkapkan.
Menurut Hakim Daniel Yusmic Foekh, kenaikan tunjangan kinerja bukan hanya terjadi di Bawaslu, tetapi juga berlaku bagi kementerian dan lembaga lainnya. “Bahwa kenaikan tunjangan kinerja demikian juga berlaku pada kementerian/lembaga yang lainnya, bukan hanya lembaga penyelenggara pemilu,” ungkap Daniel.
MK memandang bahwa kenaikan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daniel menyatakan bahwa tim hukum Anies-Cak Imin juga tidak mampu membuktikan adanya hubungan antara kenaikan tunjangan dengan isu independensi Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu.
“Dengan demikian, menurut Mahkamah, pemberian tunjangan kinerja kepada ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terkait dengan isu independensi atau kemandirian penyelenggara pemilu in casu Bawaslu,” tegasnya.
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, juga telah memberikan klarifikasi terkait kenaikan tunjangan ini sebelumnya. Bagja menjelaskan bahwa kenaikan tersebut mengikuti evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh anggota Bawaslu, serta terdokumentasikan dalam peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
MK menyimpulkan bahwa dalil yang diajukan oleh tim Anies-Cak Imin mengenai isu independensi terkait kenaikan tunjangan kepada Bawaslu tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Dengan demikian, MK menilai dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum.
Putusan MK ini menjadi titik penegasan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam konteks keseimbangan dan independensi lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia.
(K/09)
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings tidak mempermasalahkan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait pembukaan peluang
POLITIK
MEDAN Sumatera Utara memiliki banyak destinasi camping yang menarik dan mudah dijangkau dari Kota Medan. Lokasilokasi ini menawarkan peng
PARIWISATA
JAKARTA Komisi II DPR RI berencana mengunjungi sejumlah partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun partai nonparlemen, un
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga
NASIONAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah anggapan bahwa pemerintah baru bergerak atau baru menggelar rapat ko
POLITIK
BEIJING Reaktor fusi Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) milik China kembali menjadi sorotan dunia setelah berhasil menca
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyoroti status kelengkapan berkas perkara (P21) dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu Pres
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memanggil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ke
EKONOMI
JAKARTA Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan dua strategi utama dari sisi fiskal dan moneter untuk memperkuat nilai tu
EKONOMI