MK Diminta Panggil Prabowo dan 7 Pimpinan Lembaga/Kementerian di Sidang Sengketa Pilpres

JAKARTA  – Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti kepentingan keterbukaan dan transparansi dalam sidang sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Dalam upaya untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang konteks kebijakan pemerintah yang terkait langsung dengan Pilpres, koalisi tersebut meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memanggil delapan pimpinan lembaga kementerian. Langkah ini dianggap sangat penting dalam rangka mengurai dan menjelaskan aspek kebijakan yang menjadi fokus dalam sidang sengketa.

Salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Usman Hamid, menegaskan bahwa keterangan dari para pimpinan kementerian tersebut memiliki nilai yang sangat penting. Keterlibatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai salah satu kandidat dalam Pilpres 2024 menjadi sorotan utama dalam panggilan ini. Menurut Usman, penjelasan mereka akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kebijakan yang terkait dengan Pilpres, terutama kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo.

“Keterangan mereka sangat penting untuk mengurai dan menjelaskan duduk perkara kebijakan Pemerintah khususnya kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo yang terkait langsung dengan pilpres,” ujar Usman di Gedung MK, Jakarta Pusat 4 April 2024.

Adapun tujuh pimpinan lembaga/kementerian lain yang diminta untuk dipanggil dalam sidang adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jaksa Agung Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

Namun demikian, Koalisi Masyarakat Sipil juga memberikan apresiasi terhadap langkah MK yang akan menghadirkan empat menteri terkait bantuan sosial (bansos) yang diduga memengaruhi elektabilitas calon presiden tertentu, terutama calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Keempat menteri tersebut akan dihadirkan dalam sidang pada Jumat, 5 April 2024.

Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil juga mengajukan permintaan kepada MK untuk menghadirkan Presiden Joko Widodo langsung dalam sidang. Hal ini karena Jokowi dinilai bertanggungjawab atas tindakan para pembantunya yang memberikan dukungan kepada calon presiden tertentu, khususnya Prabowo Subianto.

“Kami memandang penting dan mendesak bagi MK untuk segera menghadirkan dan meminta keterangan Presiden Joko Widodo di sidang MK,” tegas Usman.

Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari individu dan organisasi, termasuk tokoh-tokoh seperti Adnan Topan Husodo, Agus Rahardjo, Danang Widoyoko, Feri Amsari, Muhammad Busyro Muqoddas, Novel Baswedan, Saut Situmorang, Tamrin Aal Tomagola, Titi Anggraeni, dan Usman Hamid.

Organisasi yang tergabung dalam koalisi ini antara lain IM57+ Institute, LBH AP PP Muhammadiyah, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, PVRI, Gerakan Salam 4 Jari, dan Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi.

(k/09)