Wacana Pemotongan Gaji Menteri hingga DPR, Menkeu Purbaya: Gapapa, Sudah Kegedean Juga
JAKARTA Pemerintah tengah mempertimbangkan pemotongan gaji bagi pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR, sebagai langkah untuk
EKONOMI
JAKARTA – Dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, saksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Yudistira Dwi Wardhana Asnar, memberikan klarifikasi mengenai lokasi server Sirekap. Pernyataan ini menjadi tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh kuasa hukum Ganjar-Mahfud, Maqdir Ismail, yang mempertanyakan kebenaran lokasi server Sirekap yang disebut-sebut berada di luar negeri.
“Mengingat pernyataan yang beredar berkali-kali bahwa server Sirekap berada di Singapura bahkan ada yang mengatakan di China, tolong saudara saksi tegaskan apakah seperti itu? Dan siapa yang mengontrol server ini?” tanya Maqdir 3 April 2024
Yudistira, yang juga merupakan dosen ITB dan pengembang Sirekap, dengan tegas membantah klaim tersebut. Dia menjelaskan bahwa server Sirekap sebenarnya berada di Indonesia.
“Server yang disimpan di luar negeri tidak benar. Jadi gini, kami melakukan kesalahan pada detik-detik pertama launching Sirekap, sehingga IP Indonesia aslinya itu terlihat,” ungkap Yudistira.
Yudistira menegaskan bahwa meskipun IP awal server terlihat berasal dari Indonesia, namun IP yang digunakan kemudian adalah IP shadow atau IP anycast yang disewa untuk menjaga kerahasiaan lokasi sebenarnya server Sirekap.
“Tapi servernya kan nggak mungkin kita server kita instal IP, jadi kalau IP lamanya bapak lihat itu IP Indonesia. Tapi IP barunya itu IP shadow, istilahnya IP anycast yang kita sewa supaya orang nggak tahu IP baru dari Sirekap,” jelasnya.
Dia juga menegaskan bahwa tidak mungkin mengganti server dalam waktu singkat setelah Sirekap dapat diakses publik. Yudistira kembali menegaskan bahwa server Sirekap tidak berada di Singapura atau negara lainnya.
“Tempatnya masih sama, karena nggak mungkin tanggal 14 (Februari) sudah nginstal di suatu lokasi terus dalam waktu 3 jam kita sudah menginstal di tempat lokasi berbeda di Singapura, di Prancis, gitu nggak,” tambahnya.
Meskipun Yudistira tidak secara spesifik menyebutkan lokasi persis server Sirekap, dia menyatakan bahwa server tersebut berada di area Jakarta. Namun, informasi lebih lanjut mengenai penyedia server Sirekap telah menjadi informasi publik dalam sidang sebelumnya.
Klarifikasi yang disampaikan oleh Yudistira diharapkan dapat menghilangkan keraguan dan spekulasi yang berkembang mengenai lokasi server Sirekap. Dengan demikian, sidang sengketa Pilpres dapat berjalan dengan lancar dan transparan.
(K/09)
JAKARTA Pemerintah tengah mempertimbangkan pemotongan gaji bagi pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR, sebagai langkah untuk
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan keprihatinannya terkait besaran uang saku untuk pemudik gratis yang be
POLITIK
MEDAN Penyelenggaraan Piala AFF U19 2026 yang akan digelar di Indonesia semakin dekat. Salah satu stadion yang terpilih menjadi venue pe
OLAHRAGA
Oleh Yakub F. IsmailKINERJA Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belakangan ini mendapat sorotan tajam masyarakat. Hal itu tidak lepas dari perf
OPINI
RUSIA Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergey Lavrov memperingatkan bahwa krisis Palestina semakin terpinggirkan di tengah eskalasi kete
INTERNASIONAL
JAKARTA Pemerintah mulai merinci kajian terkait wacana pemotongan gaji bagi jajaran Kabinet dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI
NASIONAL
MEDAN Personel Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seber
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melepas program mudik gratis bagi 12.690 pekerja/buruh dan keluarganya pada Lebaran 2026.
NASIONAL
OlehMargarito KamisPRESIDEN Prabowo Subianto mengaku heran dengan aturan yang menyatakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) boleh diaudit nega
OPINI
MEDAN Mantan Ketua DPD PDIP Sumatera Utara, Japorman Saragih, menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya terhadap sikap Ketua DPD Sumut
POLITIK