Prabowo Disebut Tunjuk Pengusaha Haji Isam Tangani Karhutla, Mensesneg Bantah: Tidak Benar
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Is
NASIONAL
JAKARTA – Kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) tampaknya mengalami tantangan berat akibat polemik putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memunculkan kontroversi terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, mengangkat isu ini dalam sebuah diskusi daring pada Sabtu (30/3/2024), menyatakan bahwa pemulihan kepercayaan publik bisa terjadi apabila pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi.
“Dengan memutuskan diskualifikasi seperti yang kami tuntut, kami minta dan melakukan pemungutan suara ulang, itu akan memulihkan public trust (kepercayaan publik) kepada MK,” ungkap Todung, menegaskan bahwa langkah ini bisa memberikan harapan baru bagi masa depan bangsa.
Menurut Todung, MK menghadapi tantangan besar sejak putusan kontroversial tersebut dikeluarkan. Dia menyebutkan bahwa putusan tersebut menimbulkan demoralisasi di tubuh MK, karena dinilai melanggar etika dan hukum dengan membiarkan seseorang yang belum memenuhi syarat menjadi cawapres.
Lebih lanjut, Todung menyoroti nuansa nepotisme yang disinyalir dalam putusan tersebut, mengingat Ketua MK saat itu, Anwar Usman, adalah ipar dari Presiden Joko Widodo.
“Pada putusan itu, ada Presiden, ada Ketua MK, ada anaknya. Mereka bersekutu untuk melangkahi dan mengingkari konstitusi, hukum, dan etika,” tegas Todung.
Permohonan diskualifikasi pasangan Prabowo-Gibran telah diajukan oleh kubu Ganjar-Mahfud dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pilpres 2024, sebagai upaya untuk mengembalikan integritas dan kepercayaan publik terhadap MK.
Namun, di sisi lain, pengamat politik M. Qodari mengkritik materi gugatan dari kedua pasangan capres-cawapres nomor urut 01 dan 03, yang dinilai tidak memiliki substansi yang cukup.
Kisruh di MK terus menjadi sorotan publik, sementara harapan akan penegakan keadilan dan keberpihakan pada nilai-nilai konstitusi masih menjadi tanda tanya besar.
(AS)
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Is
NASIONAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah melarang pembukaan lahan dengan cara dibak
NASIONAL
BANDA ACEH Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memberhentikan M. Nasir dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh. Pemberhent
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga (PRK) Siti Ma&039rifah meminta Universitas Pertahan
PENDIDIKAN
JAKARTA Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai PDI Perjuangan (PDIP) berpeluang membangun poros alternatif jika Prabowo
POLITIK
JAKARTA Pengaduan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang selama enam bulan tak kunjung selesai akhirnya tuntas dalam waktu sekitar dua
NASIONAL
MOJOKERTO Kebakaran melanda bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Dlanggu, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timu
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Relawan kemanusiaan sekaligus Founder Yayasan Gerak Bareng, Ahmad Zaki Ali, meninggal dunia saat menjalankan misi kemanu
ENTERTAINMENT
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi di sektor pendidikan bukan sekadar pelanggaran hukum. Lembaga antiras
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menguat 1,93 persen sepanjang perdagangan sepekan. IHSG ditutup pada level 6.525,690, naik
EKONOMI