JAKARTA – Polemik terkait gugatan sengketa Pemilu terus memanas. Timnas AMIN menegaskan memiliki bukti yang kuat terkait dugaan kecurangan, menepis sindiran TKN Prabowo-Gibran yang meragukan keberadaan bukti yang memadai. Meski demikian, reaksi dari pihak lawan tak bisa diabaikan.
Pernyataan tegas datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, yang menyuarakan kekhawatiran akan kelemahan argumen dalam gugatan tersebut. Sementara Timnas AMIN, melalui juru bicaranya, Iwan Tarigan, mengklaim telah mengumpulkan bukti-bukti sejak Februari lalu.
Kontroversi semakin memanas ketika Habiburokhman menilai bahwa gugatan tersebut tidak didasarkan pada bukti yang kuat. Ia juga menyoroti permintaan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Indonesia, yang menurutnya tak berlandaskan hukum.
Baca Juga:
Perdebatan semakin memanas ketika isu tentang majunya Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres juga disorot. Habiburokhman menegaskan bahwa keputusan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) hanya mencabut hak politik Anwar Usman, sementara keputusan MK mengenai Gibran tetap berlaku.
Kedua belah pihak terus saling meyakinkan dan menggugat. Sementara Timnas AMIN mempertahankan langkahnya dengan keyakinan pada bukti-bukti yang mereka kumpulkan, Habiburokhman menegaskan perlunya putusan MK berdasarkan bukti yang kuat dan independen.
Baca Juga:
Dalam sorotan Habiburokhman, ia menegaskan kesiapan Gerindra untuk menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh pihak lawan, meskipun ia menegaskan kekhawatirannya akan kelemahan argumen yang diajukan. Ini menambah kompleksitas panorama politik yang tengah berkembang di Indonesia menjelang sidang di Mahkamah Konstitusi.
Polemik ini akan terus menjadi sorotan utama dalam agenda politik nasional, sementara masyarakat menanti hasil putusan MK yang diharapkan bisa menjawab keraguan dan memastikan keadilan dalam proses demokrasi.
(AS)
JAMBI Melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa Kabupaten (Munaslubkab), Evi Syahrul, SP., M.Si resmi terpilih sebagai Ketua Ikatan Sport Sepe
Olahraga
JAKARTA Cecep Hidayat, saksi meringankan yang ditunjuk Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mengungkap bahwa Hasto pernah menolak tawar
Politik
MEDAN Dalam upaya memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.Kpr) Rutan Kelas I Medan, Harun A
Nasional
JAWA TIMUR Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dipastikan tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan K
Nasional
TAPSEL Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan diminta untuk lebih proaktif dalam menangani persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal
Pertanian Agribisnis
TAPTENG Pemerintah Desa (Pemdes) Mombang Boru, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana De
Nasional
Teluk Dalam, Nias Selatan Sebuah kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan sejak September 2024 kembali menjadi sorotan setelah proses h
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDEMPUAN Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan kembali melakukan penertiban terhadap pondokpondok usa
Pariwisata
JAKARTA Kejaksaan Agung RI resmi menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud
Hukum dan Kriminal
SULAWESI UTARA Seorang guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) bernama Sukmawati menjadi sorotan dalam lanjutan sidang kasus uang palsu
Hukum dan Kriminal
