JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memulai serangkaian persiapan menyambut gelombang sengketa hasil Pemilihan Umum 2024. Dalam menghadapi perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pemilu, MK bersiap melakukan langkah-langkah strategis, termasuk kemungkinan menginap dalam menangani perkara tersebut.
Menyikapi potensi sidang yang berlangsung hingga larut malam untuk efisiensi, Juru Bicara MK, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, menyatakan bahwa kemungkinan para hakim harus menginap merupakan hal yang biasa. “Kalau sidang sampai malam untuk efisiensi biasanya nginap,” ujar Enny saat dihubungi pada Rabu (20/3/2024).
Selain itu, Enny juga menyinggung tentang kemungkinan penambahan personel keamanan dalam rangka menjaga keamanan dan kelancaran proses persidangan. “Ya betul pengamanan ditambah. Sudah menjadi konvensi setiap sengketa PHPU ada tambahan pengamanan untuk kelancaran proses persidangan,” ungkapnya.
Baca Juga:
Meski demikian, Enny belum memberikan rincian mengenai jumlah dan lokasi penambahan pengamanan yang akan dilakukan.
Antisipasi ini tidaklah berlebihan, mengingat setiap Pemilu kerap menimbulkan sengketa hasil yang berujung pada gugatan ke MK. MK sendiri telah menetapkan jadwal khusus untuk menangani sengketa PHPU guna memastikan kelancaran tahapan Pemilu 2024.
Baca Juga:
“Batas pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 (PHPU Tahun 2024) paling lama adalah 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan hasil penghitungan suara. Tenggang waktu ini berlaku untuk permohonan perselisihan hasil pemilihan presiden-wakil presiden (PHPilpres) serta pemilihan anggota DPR/DPRD dan DPRD (PHPU),” kata Panitera MK Muhidin
Sebagai institusi penegak hukum yang harus memastikan keadilan dan ketertiban dalam proses demokrasi, MK siap menjalankan perannya dengan profesionalisme dan kewaspadaan di tengah dinamika sengketa Pemilu yang mungkin terjadi.
(AS)
JAKARTA Kuasa hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, yakni Hotman Paris Hutap
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk mengurangi hukuman terhadap Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh dalam perkara gratifikasi dan t
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka penyidikan baru terkait dugaan gratifikasi di lingkungan Majelis Permusyawaratan R
Nasional
JAKARTA Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Arif Nuryanta, mengembalikan uang senilai total Rp6,9 miliar ke penyidi
Nasional
TAPSEL Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Tapanuli Selatan, Irwan Alimuddin Batubara, S.Sos, menyampaikan kepri
Opini
KOLAKA UTARA Lima aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Provinsi Sulawesi Tenggara, tengah m
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke79, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menggelar aksi bersihbersih pantai yang berlangsu
Nasional
St. Petersburg, Rusia Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampil sebagai pembicara utama dalam ajang bergengsi The 28th St. Peter
Internasional
MEDAN Kasus penembakan dua remaja oleh Kapolres Pelabuhan Belawan nonaktif AKBP Oloan Siahaan terus bergulir. Saat ini, Oloan masih menjala
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkapkan bahwa ia sempat bertukar pesan langsung dengan Pre
Nasional
