Bukan Soal Emas 74 Kg! Kubu Febrie Adriansyah Ungkap Fokus Utama di Praperadilan
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menegaskan pihaknya tidak m
NASIONAL
Kalimantan Barat – Dalam momen yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia, Presiden Jokowi menolak untuk memberikan komentar terhadap hasil rekapitulasi nasional yang akan segera diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Sebuah ketegangan yang terasa semakin menyelubungi bumi air nusantara ini.
“Saya belum ingin mengomentari, masih ada 2 provinsi yang belum dihitung,” ujar Jokowi di sela-sela kesibukannya di Kalbar.
Kehadiran Jokowi di Kalbar pada hari yang sama dengan pengumuman pemenang pilpres oleh KPU RI menambah kekentalan drama politik yang tengah berlangsung. Sementara negara memegang nafasnya menanti hasil akhir, Jokowi membeberkan bahwa Papua dan Papua Pegunungan masih menjadi penentu akhir dari nasib pemerintahan yang akan datang.
Dalam rincian yang diperoleh dari Jokowi, kedua provinsi tersebut masih menggelar proses rekapitulasi yang belum selesai. Maka dari itu, KPU RI masih menantikan data akhir dari kedua wilayah tersebut untuk menyusun hasil rekapitulasi secara menyeluruh.
“Dua provinsi ini masih dalam proses, nanti setelah semuanya selesai, akan disidangkan oleh KPU,” tambah Jokowi.
Tak bisa dipungkiri, pernyataan tersebut menambah kemerahan di tengah panasnya politik Indonesia. Ketegangan pun semakin menyusup ke dalam ingatan publik yang menantikan kepastian.
Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengungkapkan bahwa dari 38 provinsi yang telah selesai melakukan rekapitulasi nasional, pihaknya kini tengah mempersiapkan berita acara dan Keputusan KPU. Namun, tantangan masih berada di ujung jalan, di mana waktu semakin mengejar. “Diharapkan semua dapat diselesaikan tepat waktu sesuai batas akhir hari ini,” ujarnya dengan penuh harapan.
Dalam keterbukaannya, Hasyim Asy’ari menyampaikan keinginan kuat untuk menuntaskan hasil suara pemilu 2024 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tidak ada kata lain kecuali kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk merangkum kebenaran yang menjadi hak rakyat Indonesia.
Namun, di tengah ketegangan yang semakin terasa, pertanyaan besar masih melayang: apakah keputusan yang akan diambil nantinya akan mampu meredakan gejolak politik yang kian memanas? Ataukah ini hanya awal dari babak baru dalam perjalanan panjang negeri ini menuju kedewasaan politik? Semua mata tertuju pada dua provinsi yang belum memberikan jawaban. Hanya waktu yang dapat membuktikan.
(AS)
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menegaskan pihaknya tidak m
NASIONAL
JAKARTA Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyiapkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Kehutanan untuk diperbantukan
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta mengecam praktik pembakaran hutan dan lahan yang diduga dilakukan untu
NASIONAL
BENER MERIAH Ribuan warga Kabupaten Bener Meriah, Aceh, mengikuti Apel Kebangsaan Indonesia Damai di Gedung Olahraga dan Seni (GORS) Desa
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan program pendampingan peningkatan produktivitas bagi 20 perusahaan mulai Septembe
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kemarau yang berpotensi semakin keri
NASIONAL
JAKARTA Universitas Paramadina mempertemukan akademisi, pendidik, praktisi, pembuat kebijakan dan mahasiswa dari Indonesia, Inggris serta
PENDIDIKAN
JAKARTA Pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi menempuh jalur sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) setelah pengaduannya ter
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menindaklanjuti kasus dugaan kekerasan terhadap dua anak di Sidikalang, Kabupate
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengklaim menemukan 40 kete
NASIONAL