Pimpinan DPR Siap Mundur Jika RUU Perampasan Aset Tak Disahkan 15 Desember 2026
JAKARTA Pimpinan DPR RI menyatakan siap mengundurkan diri apabila Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset tidak disahkan dalam
NASIONAL
JAKARTA -Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional di luar negeri. Rapat hari ketiga ini berlangsung dengan sistem dua panel, yang dihadiri oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dan Komisioner KPU RI Mochamad Afifuddin.
Rapat dilaksanakan di lantai 2 dan halaman kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (1/3/2024). Panel A dipimpin oleh Hasyim Asy’ari, sementara panel B dipimpin oleh Mochamad Afifuddin. Sesi pertama panel A dimulai dari PPLN Jeddah, Arab Saudi, sedangkan panel B dimulai dari Pretoria, Afrika Selatan.
Meskipun telah dilaksanakan sejak jeda istirahat hari kedua, sistem dua panel ini sempat menuai kritikan dari saksi PDIP. Harli, seorang saksi PDIP, menyatakan keberatannya terhadap rencana dua panel tersebut, mengingat partainya hanya mengirimkan beberapa saksi saja.
Namun, Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik, menjelaskan bahwa sistem dua panel diadopsi untuk meningkatkan efektivitas rekapitulasi. Menurutnya, sistem ini memungkinkan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Meskipun demikian, Harli tetap menekankan bahwa esensi dari proses ini adalah hak kedaulatan rakyat, dan jangan terlalu banyak dikaitkan dengan aspek teknis. Menurutnya, momen rekapitulasi suara ini merupakan momen kenegaraan yang terjadi hanya sekali dalam lima tahun.
Dengan demikian, rapat pleno KPU kali ini tidak hanya sekadar proses teknis, tetapi juga memperlihatkan dinamika dan perdebatan yang terjadi di tingkat politik. Semua pihak berharap bahwa proses rekapitulasi ini dapat berlangsung dengan transparan dan adil, sesuai dengan semangat demokrasi yang telah ditanamkan dalam sistem pemerintahan Indonesia.
(K/09)
JAKARTA Pimpinan DPR RI menyatakan siap mengundurkan diri apabila Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset tidak disahkan dalam
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong Bank Sumut dan Perumda Tirtanadi untuk membuka peluang melantai di
PEMERINTAHAN
BATU BARA Kepedulian terhadap sesama ditunjukkan Pemerintah Desa (Pemdes) Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Sumatera
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Persoalan pendidikan di Aceh dinilai tidak sematamata berkaitan dengan kekurangan regulasi. Aceh justru memiliki sejumlah la
PENDIDIKAN
JAKARTA Komisi III DPR RI menyampaikan perkembangan pembahasan Rancangan UndangUndang atau RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna DP
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Polda Metro Jaya mengamankan 65 orang yang diduga hendak menunggangi aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang wanita berinisial AAFL, 26 tahun, yang bekerja sebagai disc jockey (DJ), ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Meda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nama Nokia mungkin tidak lagi mendominasi pasar ponsel seperti pada masa kejayaannya. Namun, merek yang pernah menjadi salah sat
SAINS DAN TEKNOLOGI
MEDAN Pengendalian inflasi di Kota Medan menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi month t
EKONOMI
BANDA ACEH Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Banda Aceh, Dr. Sutio Jumagi Akhirno, memimpin Sidang Luar Biasa pengambilan sumpah, pelantikan
NASIONAL