Pigai: Jangan Percaya Lembaga Survei di Indonesia, Banyak yang Abal-Abal
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
JAKARTA – Belakangan ini, dunia politik Indonesia diramaikan oleh isu geger terkait surat suara Pilpres 2024 yang diduga telah tercoblos di Malaysia, menciptakan ketegangan dan kekhawatiran akan integritas dan transparansi pelaksanaan pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, segera merespons dugaan kecurangan ini dengan melakukan penyelidikan lebih lanjut.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, diketahui bahwa terdapat 1.972 surat suara yang dicoblos oleh orang tak berwenang. Kabar ini menimbulkan kekhawatiran serius akan integritas pelaksanaan pemilu di luar negeri.
KPU pun mengambil langkah-langkah untuk mengusut lebih lanjut dugaan kecurangan ini, dengan menunggu informasi lanjutan dari Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) Kuala Lumpur. Komisioner KPU, Idham, menegaskan bahwa lembaga tersebut akan terus memperhatikan perkembangan situasi ini dengan cermat.
Menyikapi isu ini, Cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, memberikan tanggapannya yang mencerminkan kekhawatiran akan keadilan dan integritas pemilu. Dia mengungkapkan keprihatinannya atas dugaan kecurangan tersebut, merasa seolah pihaknya dan pasangan Ganjar-Mahfud menjadi korban dalam kasus ini.
Awalnya, Mahfud memberikan respons terhadap putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, dan lainnya. Namun, perhatiannya kemudian beralih ke isu dugaan kecurangan surat suara di Malaysia. Dia menyoroti bahwa hal tersebut dapat saja dilakukan oleh pihak lain yang ingin menciptakan kegaduhan dalam proses pemilu.
Mahfud mendorong KPU untuk segera menyelidiki dan mengumumkan kondisi yang sebenarnya terjadi di Malaysia. Langkah ini diharapkan dapat membawa kejelasan dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilu, serta menjaga integritas dan transparansi penyelenggaraan pemilu demi kepentingan demokrasi yang lebih baik.
(A/08)
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Seorang pengemudi mobil, Sapriadi (47), diamuk warga setelah diduga meninggalkan lokasi kecelakaan lalu lintas di Kota P
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Video Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, yang terlihat emosional saat berdebat dengan petugas Badan Nasional P
PERISTIWA
SURABAYA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengancam akan mengumumkan nama partai politi
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kegiatan Transformasi HKBP yang digelar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP
PEMERINTAHAN
DAIRI Polisi mengungkap alasan RS, 52 tahun, yang diduga menganiaya dua anak berinisial AGP, 7 tahun, dan AP, 6 tahun, di Kabupaten Dair
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota M
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjelaskan alasan AKP Fadlun Al Fitri tidak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) meski t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran huta
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap adanya keterkaitan antara kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair dan 1,3 ton ketamin d
HUKUM DAN KRIMINAL