KPK Soroti Mahalnya Ongkos Politik, Negara Diminta Biayai APK Peserta Pemilu
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar negara mengambil peran lebih besar dalam pembiayaan kampanye pemilu, salah s
NASIONAL
JAKARTA – KPU telah mengumumkan keputusan untuk menambah durasi segmen terakhir atau keenam dari debat kelima Pilpres 2024. Awalnya hanya berlangsung selama dua menit, segmen ini akan diperpanjang menjadi empat menit.
Penambahan waktu ini berdasarkan usulan dari tim pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres), yang telah dipertimbangkan dan disetujui oleh KPU.
August Mellaz, salah satu komisioner KPU, menjelaskan bahwa penambahan durasi ini tidak akan mengubah durasi total pelaksanaan debat yang tetap berlangsung selama 120 menit. Ini juga merupakan praktik yang telah dilakukan sebelumnya pada debat Pilpres 2019.
Penambahan waktu ini akan memungkinkan setiap paslon untuk memiliki waktu yang lebih panjang dalam menyampaikan closing statement mereka. Segmen penutup ini dianggap penting karena biasanya digunakan untuk menegaskan visi, misi, dan pesan penting lainnya kepada pemilih dalam momen-momen terakhir menjelang pemilihan.
Mellaz menekankan bahwa penambahan waktu ini semata-mata untuk mengakomodasi kebutuhan dari masing-masing tim pasangan capres. Meskipun demikian, dia menegaskan bahwa tidak akan ada pengurangan durasi pada segmen lain dalam debat.
https://youtu.be/_c1jjVdNgK4
Sementara isi dari closing statement para capres pada debat terakhir Pilpres 2024 masih menjadi tanda tanya, Mellaz mengatakan bahwa segmen ini kemungkinan besar akan memperlihatkan penekanan yang kuat pada visi, misi, dan komitmen masing-masing pasangan calon, serta potensi untuk menyampaikan pesan yang menginspirasi dan memotivasi pemilih.
(A/08)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar negara mengambil peran lebih besar dalam pembiayaan kampanye pemilu, salah s
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan seluruh kebijakan dalam pelaksanaan Prog
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi perbedaan penjelasan antara Pemerintah Provinsi Sumut dan PT Pertamina terkait p
NASIONAL
JAKARTA Pendiri Lembaga Anti Pencucian Uang Indonesia (LAPI), Ardhian Dwiyoenanto, menyoroti dugaan modus tindak pidana pencucian uang (
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong perbaikan sistem pembiayaan politik melalui pembatasan biaya kampanye, peningkatan
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah terus memperluas pasar ekspor nasional ke kawasan Amerika Latin. Salah satu capaian positif ditunjukkan melalui penin
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menaruh harapan besar kepada para siswa Sekolah Rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan hingga pergur
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak perusahaanperusahaan asal Tiongkok untuk berinvestasi dalam
EKONOMI
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut) Sulaiman Harahap mengajak Komite Olahraga Masyarakat Ind
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran pertahanan m
NASIONAL